Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penghapusan tantiem atau bonus komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menghemat anggaran hingga Rp18 triliun. Ia mengatakan penghapusan tantiem tersebut menyusul instruksi pemangkasan komisaris pada BUMN.
"Kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu bulan setengah yang lalu, bahwa pertama pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separoh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi. Lalu yang kedua memang tantiemnya ditiadakan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).
"Kalau saya tidak salah ada penghematan sekitar Rp17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada sehingga tentunya untuk efektivitas BUMN itu terasa sekali," katanya.
Dasco mengatakan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN tidak mendapatkan tantiem atau keuntungan perusahaan yang dibagikan pada anggota direksi, komisaris, dan karyawan. Tantiem merupakan bentuk apresiasi atas kinerja mereka.
"Jadi sebelumnya memang wamen-wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantim, hanya kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tantiem komisaris BUMN perlu dihilangkan demi efisiensi. Prabowo juga mengungkap ada komisaris yang hanya melakukan rapat sebulan sekali dengan tantiem sebesar Rp40 miliar.
"Saya (akan) hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu adalah akal-akalan mereka saja, dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8). (H-1)
Dominasi politisi dan birokrat kembali mencuat dalam struktur komisaris perusahaan pelat merah. Riset Transparency International Indonesia mencatat, lebih dari separuh kursi komisaris di BUMN dan anak usahanya diisi oleh kalangan birokrat dan politisi. Kondisi ini dinilai mencerminkan kuatnya praktik patronase politik yang berpotensi menghambat profesionalisme dan kinerja korporasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya temuan 165 dari 562 kursi Komisaris BUMN yang diisi oleh politisi.
PENGAMAT BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menanggapi maraknya politisi di kursi komisaris BUMN.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik atau sarana bagi-bagi jatah kekuasaan.
TRANSPARENCY International Indonesia (TII) menemukan politisi dalam jabatan komisaris BUMN, Total 562 posisi komisaris, 165 orang politisi separuhnya kader Gerindra
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem bagi komisaris badan usaha milik negara (BUMN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved