Program Pengentasan Kemiskinan Prabowo Dinilai Sebagai Kerja Ideologis

PENGENTASAN kemiskinan yang tengah dijalankan Prabowo Subianto dinilai sebagai kerja ideologis. Strategi ini ditandai dengan gerakan serentak melalui jaminan sosial dan bantuan sosial yang masif. 

Salah satu contohnya adalah program makan bergizi gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat kurang mampu. Di samping itu, rencana pendirian 80.000 koperasi desa Merah Putih dengan aliran dana besar juga diyakini dapat mendorong perputaran ekonomi di kalangan masyarakat akar rumput.

Layak Diapresiasi?

Menurut Ketua Dewan Pembina GREAT Institute Syahganda Nainggolan kebijakan semacam ini layak diapresiasi karena menjadi tonggak baru dalam sejarah bantuan sosial di Indonesia, seiring dengan hadirnya jaminan sosial seperti BPJS. Pernyataan ini ia sampaikan dalam diskusi panel yang digelar Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).

Baca juga : Tiba di St. Petersburg, Presiden Prabowo Bakal Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin

Diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Umum Asosiasi Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus (Franky) Welirang, Effendy Choirie selaku Ketua Umum DNIKS, serta pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia  Bambang Shergi Laksmono dan mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Situmorang.

Hindari Kutukan?

Lebih lanjut, Syahganda menilai bahwa langkah Prabowo dalam merebut kembali ruang publik dan aset negara dari penguasaan ilegal juga merupakan bentuk keberpihakan pada masyarakat miskin. Revitalisasi aset seperti perkebunan sawit ilegal, penguasaan pantai secara ilegal, serta tambang-tambang tak berizin dan harta koruptor, akan mengubah apa yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam menjadi berkah yang dapat dinikmati rakyat. 

“Semakin besar aset publik yang dikuasai negara, semakin luas pula akses rakyat miskin untuk menikmatinya,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Kamis 91/6).

Perlu Hati-hati?

Sementara itu, Franky Wilirang mengingatkan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam merancang program sosial agar tepat sasaran. Ia berharap lembaga seperti DNIKS bisa dilibatkan untuk membantu keberhasilan program-program seperti MBG maupun inisiatif CSR (Corporate Social Responsibility). 

Banyak perusahaan, menurutnya, telah melakukan pembinaan sosial yang bisa dijadikan contoh, di mana keterlibatan masyarakat secara langsung menjadi kunci keberhasilan. “Pendekatan dari bawah atau bottom-up sangat penting dalam program sosial,” tutup Frenky. (Cah/P-3)