Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Prabowo Subianto menegaskan jajarannya dan masyarakat untuk melaporkan apabila ada pejabat yang melanggar dan melakukan penyelewengan. Ia meminta itu untuk direkam dan segera dilaporkan. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidatonya di Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6).
Prabowo menyebut kini semua masyarakat memiliki handphone dan bisa merekam semua kegiatan pejabat bukti pelanggaran.
"Mari kita bersatu, jangan ragu-ragu, melihat pejabat pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi, setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget, kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya," tegas Prabowo, Senin (2/6).
Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat besar. Namun, dirinya menyayangkan kekayaan itu juga banyak yang dikorupsi.
"Kekayaan kita sekali lagi, sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat," tuturnya.
Maka, Prabowo menegaskan keinginan untuk memberantas dan menertibkan korupsi di Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta dukungan kepada semua pihak terkait pemberantasan korupsi.
"Terutama anak-anak muda, kami adalah angkatan yang sebentar lagi akan meninggalkan podium, kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambilalih negara dalam keadaan baik, kuat,” terang Prabowo.
Prabowo juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi masyarakat yang kelaparan dan miskin di Indonesia.
“Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia, tidak boleh ada kelaparan di indonesia," tandas Prabowo. (H-4)
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved