Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
MITRA Badan Gizi Nasional (BGN) di Kalibata, mengaku tidak dibayar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu menyebabkan tutupnya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata, Jakarta Selatan.
Pengamat pendidikan sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Martaji menilai kejadian tersebut bentuk nyata tidak matangnya persiapan program MBG.
“Jangan membuat program yang asal memenuhi janji kampanye atau asal jalan," ujar Ubaid.
Ubaid menerangkan jika MBG tidak bersumber dari uang rakyat maka tidak masalah. Sayangnya sumbernya dari APBN.
“APBN itu kan uang rakyat harus dikelola dengan baik, jangan sampai bocor, jangan sampai tidak tepat sasaran, jangan sampai tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan seterusnya," ujarnya.
Ubaid menilai tutupnya SPPG di Kalibata menunjukkan terjadinya pemborosan keuangan negara. Hal tersebut dinilai berbanding terbalik dengan keinginan pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran.
Ia pun mempertanyakan apakah program MBG sangat krusial untuk anak-anak sekolah, atau sejatinya ada yang lebih penting dari program tersebut.
Ubaid menegaskan pemerintah harus memerhatikan dan mencari jalan keluar bagaimana menuntaskan masalah anak putus sekolah ketimbang memberikan MBG. (Z-2)
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved