Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menginstruksikan dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pengurus wilayah (DPW) untuk membentuk panitia musyawarah daerah (musda) dan musyawarah wilayah (muswil).
"DPP PAN mengamanatkan akan mengajak wilayah, ya tingkat 1 dan tingkat 2 dalam hal ini DPW dan DPD untuk secepatnya membentuk panitia untuk penyelenggaraan musda dan muswil, musyawarah daerah dan musyawarah wilayah yang pelaksanaannya secepatnya karena ini sudah diamanatkan pada saat kongres bulan Agustus 2024 yang lalu," kata Eko di kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (6/3).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan musda dan muswil di 38 provinsi ini sudah diinstruksikan kepada pengurus DPW dan DPD untuk segera mempersiapkan kepanitiaan dan mengumumkan siapa saja yang akan menjadi formatur kepemimpinan pengurus. Ia mengatakan proses pemilihan pimpinan nantinya akan berlangsung demokratis.
"Intinya adalah PAN akan terus untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia ini benar-benar cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat dan itu tecermin di dalam rumah tangga PAN sendiri," katanya.
Ia mengatakan musda dan muswil perlu segera dilaksanakan agar PAN dapat mulai membahas perencanaan untuk mengikuti Pemilu 2029.
"Harapannya di tahun ini seluruh proses muswil musda, muscab itu sudah selesai dan konsolidasi organisasi sudah selesai, perencanaan pemenangan Pemilu untuk 2029 akan kita selesaikan di tahun ini sehingga kedepan PAN sudah siap untuk Pemilu 2029," katanya. (Faj/P-2)
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
KETUA DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Rumah Aspirasi Mujiyono (RAM).
Sejak akhir tahun lalu masyarakat sipil telah menyusun naskah usulan kodifikasi UU Pemilu sebagai referensi bagi DPR dan pemerintah.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
PEMUDA Katolik resmi meluncurkan Sekolah Politik dan Demokrasi Batch 1 atau POLITIKU.
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved