Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SERIKAT Pekerja Pertamina Sepuluh Nopember (SPPSN) yang merupakan organisasi serikat bagi mayoritas pekerja Pertamina di Wilayah Jatim Bali NTB dan NTT mendukung penuh terkait upaya Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pertamina.
Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina tersebut membuat totalitas penyediaan energi ke seluruh penjuru wilayah NKRI oleh Pertamina mengalami kendala. Lebih dari itu, citra Pertamina di masyarakat juga mengalami penurunan, sebagai efek domino isu BBM oplosan.
“Pada dasarnya SPPSN Untuk proses hukum yang sedang berjalan, kami sangat menghargai dan menghormati, dan kami berharap proses hukum dapat berjalan secara terbuka, transparan, adil dan accountable. Bagaimanapun juga nilai-nilai GCG (Good Corporate Governance) tetap menjadi landasan utama Pertamina dalam penyediaan energi tiada henti untuk bangsa ini," ujar Ketua Umum SPPSN, Jhodi Irawan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (5/3).
Terkait isu BBM oplosan yang beredar, Jhodi mengatakan, pihaknya memahami kegelisahan di masyarakat. Namun, ia menegaskan mereka berkomitmen penuh untuk memastikan ketersediaan energi yang berkualitas dan aman bagi masyarakat sesuai spesifikasi yang ditetapkan Kementerian ESDM dan proses quality control oleh LEMIGAS.
“Pertamina selama ini juga diawasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, dan SKK Migas. Sehingga isu BBM oplosan yang beredar tidaklah benar adanya,” katanya.
Jhodi menambahkan, sebagai pekerja, mereka memastikan BBM yang didistribusikan kepada masyarakat sudah tepat mutu sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang sudah ditentukan dan juga selalu mengoptimalkan ketepatan waktu dalam pengiriman.
“Kami juga melakukan kontrol kualitas dan kuantitas dengan baik, namun adanya informasi yang menyesatkan telah memicu kegaduhan yang berdampak pada kebencian masyarakat terhadap Pertamina,” katanya.
Jhodi berharap, semua pihak dapat memberikan ruang bagi Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara yang mendistribusikan energi ke seluruh negeri untuk berbenah diri dan senantiasa mengawal kedaulatan energi sesuai asta cita pemerintahan saat ini. (H-3)
Serikat Pekerja Pertamina melakukan aksi sosial dengan memberikan santunan kepada panti asuhan yang ada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
SERIKAT Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia Jakarta (SPPSI Jakarta) resmi mengukuhkan pengurus baru periode 2024-2027.
Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit.
Kasus korupsi Pertamina mendapatkan perhatian dari publik sebesar 85,7% dari responden dan angka 72,8% keyakinan bahwa Presiden Prabowo bisa menuntaskan kasus ini.
Pemerintah maupun DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset. KPK menilai calon beleid itu penting untuk penindakan kasus rasuah.
Berbagai penerapan mekanisme pendanaan parpol dapat menjadi celah korupsi jika internal parpol tidak ada komitmen yang kuat terhadap penegakan anti-korupsi.
LANGKAH pasti tengah dijalankan Kejaksaan Agung untuk mem persiapkan eksekusi hukuman mati tahap kedua terhadap terpidana mati, utamanya pada bandar narkotika
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved