Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR LBH Jakarta Muhammad Fadhil Alfathan menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kompensasi dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.
Kerugian Rp193,7 triliun berdasarkan hitungan sementara penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung belum mengakomodir komponen kerugian masyarakat sebagai konsumen. Oleh karenanya, LBH Jakarta membuka pos pengaduan secara daring dan luring.
"Masyarakat berhak untuk mendapatkan pemulihan, mulai dari ganti rugi hingga kompensasi," kata Fadhil saat membuka Pos Pengaduan Warga Korban Pertamax Oplosan di Kantor LBH Jakarta, Jumat (28/2).
Menurutnya, pos itu dibuka untuk menampung pengaduan masyarakat dan memilah jenis pelanggaran yang terjadi dalam praktik korupsi tersebut. Setidaknya, Fadhil mengatakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jeas telah direnggut karena praktik blending atau pengoplosan minyak jenis RON 92 atau pertamax dengan RON 90 atau pertalite.
"Kemudian ada barang atau jasa yang tidak sesuai nilai tukar atau nilai tambah, yang mana itu seharusnya dijamin kualitasnya dan dijamin penyediaan bagi masyarakat," jelasnya.
Sampai hari ini, Fadhil mengungkap pihaknya sudah menerima 426 pengaduan yang masuk secara daring sejak Rabu (26/2). Nantinya, pengaduan masyarakat yang masuk itu akan dibawa LBH Jakarta ke pengadilan.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti hukum pada Center of Economics and Law Studies (Celios), Muhamad Saleh, mengatakan selama ini regulasi mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi lebih berfokus pada kerugian keuangan negara, tapi luput terhadap korban yang terdampak dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Celios dan LBH Jakarta, sambungnya, mendorong skema kompensasi nasional untuk korbang korupsi tata kelola minyak yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan pelat merah Pertamina. Bagi Saleh, kompensasi dari hasil korupsi tersebut tidak adil jika hanya berupa kerugian keuangan negara yang nantinya masuk ke kantong pemerintah saja.
"Karena masyarakat umumlah yang menjadi korban langsung dari dampak oplosan minyak. Masayarakat yang seharusnya mendapatkan kompensasi langsung, sehingga kompensasi ini harus segera dibuat mekanismenya oleh pemerintah," ujar Saleh.
Apalagi, penyidik JAM-Pidsus Kejagung sampai saat ini belum menyentuh kerugian yang dialami masyarakat dalam penghitungan sementara. Sejak kasus ini diungkap, Senin (24/2), Kejagung menyebut kerugian sementara dalam kasus tersebut sebesar Rp193,7 triliun. (Tri/I-1)
GUBERNUR Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda,
Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah, berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) di Desa Karangmalang, Brebes
SATUAN reserse kriminal Polrestabes Medan menyegel dan menutup satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nagalan 14.201.135 di Jalan Flamboyan Raya, Kota Medan, Sumatra Utara.
Perusahaan minyak dan gas (migas) Shell Indonesia menaikkan harga untuk sebagian besar jenis produk bahan bakar minyak (BBM)-nya.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini tidak akan luput dari pemeriksaan.
Fuel Terminal (FT) Cikampek melakukan Sosialisasi dan Pengembangan Bank Sampah di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.
Menghadapi dinamika global, Pertamina komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan keberlanjutan jangka panjang.
Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.
Pemerintah Kota Sorong menggelar audiensi bersama PT Pertamina guna membahas berbagai isu strategis terkait distribusi dan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina dinilai sangat mendukung Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk penetapan status tersangka dan upaya penangkapan M Riza Chalid.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved