PDIP Larang Kadernya Ikut Retret, Gerindra: Kepala Daerah Seharusnya Mewakili Rakyat

KETUA Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, melarang kepala daerah yang diusung maupun kader PDIP untuk mengikuti retret kepala daerah di Magelang. Larangan tersebut mendapat beragam respon, termasuk dari partai Gerindra yang menyebut bahwa kepala daerah seharusnya mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya mematuhi partai politik.

"Bahwa kepala daerah sudah terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerah yang masing-masing, jadi kita kembalikan. Semoga teman-teman kepala daerah ini terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari partainya," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Budi Djiwandono di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

Budi mengaku belum mengetahui surat instruksi dari Megawati. Namun, dia menekankan bahwa instruksi itu sejatinya merupakan bagian dari kewenangan internal partai. Dia meyakini bahwa kepala daerah memiliki visi besar untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Budi harap para kepala daerah tetap pada komitmen mementingkan rakyat.

Baca juga : Gerindra Benarkan PDIP tak Taruh Kadernya di Kabinet Prabowo-Gibran

"Kita kembalikan bahwa setiap partai mempunyai kewenangan masing-masing dan kita kembalikan ke kepala daerah, kepala daerah tersebut," ujar Budi.

"Saya yakin mereka akan mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun mungkin golongan atau partainya masing-masing," ucap Budi.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri melarang kader PDIP mengikuti retret kepala daerah di Magelang diduga karena merasa geram terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia langsung menerbitkan surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Baca juga : Kemendagri Minta Kepala Daerah yang tidak Hadir Retret Kirim Wakil

Dalam salah satu poinnya, Megawati melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retret di Magelang. Retret bersama Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati dilansir dalam surat instruksinya pada Jumat, 21 Februari 2025.

Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta tetap menjaga komunikasi sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," ujar dia.
(H-3)