Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi negara, tetapi juga sebuah misi perdamaian dan kemakmuran universal.
Pernyataan itu disampaikan Sultan di peringatan World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day for Human Fraternity (IDHF) yang diselenggarakan Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) bersama Inter Religious Council (IRC) Indonesia dan DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (9/2).
Acara tersebut dihadiri oleh para pemuka agama, diplomat, serta pemimpin organisasi lintas iman. Dalam momen tersebut, para peserta juga menyimak pesan perdamaian dari Paus Fransiskus dan Grand Syaikh Al-Azhar Al-Sharif melalui video, diikuti doa bersama oleh para tokoh majelis agama di Indonesia.
Sultan Baktiar Najamudin menekankan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang mampu menjembatani perbedaan dan membangun harmoni di tengah keberagaman global.
Menurutnya, di tengah meningkatnya diskriminasi, intoleransi, dan konflik etnis di berbagai belahan dunia, semangat persaudaraan kemanusiaan menjadi semakin relevan.
"Kita masih menyaksikan bagaimana kebencian, xenofobia, dan kekerasan berbasis identitas terus memecah belah bangsa-bangsa. Seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, tugas kita semua, termasuk para pemimpin agama, adalah membangun dialog dan bukan membiarkan perpecahan terjadi. Kita harus mencegah kebencian sebelum ia menguasai dan menyebar," ujar Sultan.
Ia menambahkan bahwa Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga perdamaian dunia.
"Pancasila bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga sebuah prinsip universal yang dapat menjadi inspirasi bagi dunia dalam membangun tatanan global yang lebih adil dan damai," katanya.
Sultan juga menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, negara ini bukan negara Islam, melainkan negara bangsa yang menghormati keberagaman.
"Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki pandangan hidup dan ideologi negara yang khas. Pancasila adalah konsensus kebangsaan yang berisi prinsip ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini adalah pilar utama dalam menjaga harmoni dan toleransi," jelasnya.
Ia mengutip pernyataan Presiden Soekarno yang menekankan pentingnya mempertahankan identitas kebangsaan meskipun memeluk agama tertentu.
"Bung Karno pernah berkata, ‘Kalau percaya Hindu, jangan jadi orang India. Kalau memeluk Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau memeluk Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat dan budaya Nusantara yang kaya raya ini.’," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga menggarisbawahi pentingnya peran pemimpin agama dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah tantangan global seperti konflik geopolitik, bencana alam, dan perubahan iklim.
"Para tokoh agama berada di garis depan dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan. Di tengah dunia yang penuh ketegangan, mereka memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan," ujarnya.
Ia juga mengutip ajaran Al-Qur’an dan Injil sebagai landasan dalam membangun persaudaraan.
"Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman Innallaha ya’murukum bil adli wal ihsan (Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan). Sedangkan dalam Injil, terdapat ajaran Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Matius 22:39). Inilah esensi persaudaraan yang harus kita junjung," tegasnya.
Sultan menegaskan bahwa tanpa toleransi dan gotong royong, nilai-nilai Pancasila tidak akan bermakna. Ia mengingatkan bahwa dalam situasi dunia yang masih didominasi oleh kekuatan persenjataan dan eksploitasi ekonomi, pendekatan moderat dan kolaboratif sangat dibutuhkan.
"Dunia membutuhkan paradigma baru dalam hubungan internasional. Perdamaian, keadilan, dan kemakmuran hanya bisa terwujud jika setiap negara mampu mengedepankan sikap toleran dan bekerja sama," ujarnya.
Sebagai bagian dari acara, peringatan World Interfaith Harmony Week dan International Day for Human Fraternity ini juga menampilkan pagelaran seni dan budaya lintas agama, sebagai simbol persatuan dalam keberagaman.
"Dari Jakarta, saya sampaikan pesan ini kepada dunia: Jika bangsa-bangsa dapat hidup rukun dan saling menghormati, mengapa harus bermusuhan? Jika kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan, mengapa harus bertikai? Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika semangat persatuan menjadi nafas interaksi global," pungkasnya.
Acara ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kerja sama demi mewujudkan perdamaian dunia. (Z-1)
Pengangkatan Iqbal sebagai Sekjen DPD RI tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan uang koruptor menjadi sumber pendanaan program makan bergizi gratis (MBG)
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin kini mengusulkan uang koruptor untuk menjadi sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
KETUA DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan dana zakat ikut digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Ia mengatakan perlu keterlibatan masyarakat
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperingati Hari Ibu Tahun 2025 melalui kegiatan lokakarya tematik bertema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved