Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Purwo Santoso menyoroti sejumlah persoalan yang ditimbulkan oleh pembantu Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari kerja.
Ia mengatakan, masih ada sejumlah menteri atau pejabat setingkat menteri yang dipilih bukan berbasis kompetensi. Purwo mengakui, sulit untuk menilai 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo saat ini.
Pasalnya, dalam 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo masih berada dalam fase agenda setting untuk mencapai hal-hal besar yang dijanjikan. "Kelembagaan pemerintah pun masih dibongkar-pasang," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (21/1).
Kendati demikian, yang dapat disoroti dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo adalah aspek input kebijakan. Purwo menilai, penunjukan menteri atau pejabat setingkat menteri masuk dalam aspek tersebut.
Meski tidak menyebut nama, Purwo berpendapat masih ada pejabat negara yang dipilih bukan karena kompetensi untuk menjalankan fungsi dalam mengelola urusan atau kepentingan publik.
"Basis rekrutmennya bukan kompetensi personal untuk menjalani fungsi mengelola urusan atau kepentingan publik," kata Purwo.
"Kalau memang ada menteri yang memaki-maki ART di rumah dinasnya, yang bersangkutan belum selesaikan dengan dirinya sendiri," pungkasnya. (J-2)
Pada 2 Juni 2025, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan rencana program 100 hari kerja.
Dari kalangan generasi lainnya, survei menunjukkan tingkat kepuasan generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebesar 80,7%, dengan 15,9% yang tidak puas.
Waktu satu tahun akan lebih adil diterapkan bagi para menteri, karena setidaknya mereka dapat mencoba memperbaiki kinerjanya
Program pemeriksaan kesehatan gratis memperlihatkan kepuasan tertinggi karena secara kebermanfaatan jauh lebih pasti bagi masyarakat
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penegakan hukum dinilai masih menjadi pekerjaan rumah
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri di kabinetnya yang belum lama ini diganti.
PRESIDEN Prabowo Subianto belum mengumumkan dan melantik dua posisi menteri pascaperombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved