Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah buka suara soal penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memperbolehkan ASN untuk berpoligami. Ia menilai hal ini dapat menimbulkan masalah baru.
“Sebenarnya kebijakan pemerintah tidak usah mengatur terlalu jauh, karena itu tidak ada urgensinya bagi publik, aturan mengenai poligami,” kata Trubus saat dihubungi oleh MetrotvNews.com, hari ini.
Selain itu Trubus mengatakan aturan ASN berpoligami menimbulkan pertanyaan siapa yang berwenang memberikan izin. Setelah itu juga ada potensi transaksi dalam pemberian izin ASN berpoligami.
“Jadi potensi celah terjadinya penyimpangan adminitarsi, istilahnya nanti saya bayarlah, istilahnya begitu, jadi transaksional,” ucap Trubus.
Lebih lanjut Trubus mengatakan mengatur soal izin poligami ASN tidak ada hubungan dalam hal kinerjanya. Kinerja adalah soal komitmen bekerja bukan soal masalah pribadi.
“Tidak ada hubungannya, kalau dikait-kaitkan asih ada juga, tapi terlalu jauh,” tegasnya.(Ant/P-2)
Hal ini agak aneh karena ketika delik ini dirumuskan, nyaris tidak ada perdebatan yang keras.
INARA Rusli telah memutuskan menghentikan hubungannya dengan Insanul Fahmi. Diketahui Inara bahkan lebih dulu menghubungi istri Insanul, Wardatina Mawa, lewat pesan singkat.
KETUA UMUM Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Euis Nurlaelawati mengatakan isu pernikahananak dan poligami masih menjadi tantangan keluarga Muslim di Indonesia.
Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dukung Pergub yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk berpoligami.
Menurut dia, poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan topik yang sering menjadi bahan perdebatan.
Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan pemakaman di 82 TPU kini sepenuhnya gratis guna meringankan beban warga sekaligus menghapus praktik pungli.
Pemprov DKI Jakarta gratiskan biaya pemakaman di 82 TPU. Simak syarat, cara daftar online via JAKI, dan nomor hotline mobil jenazah terbaru di sini.
Dewan kerap menerima aduan terkait bangunan yang tidak memiliki izin operasional maupun tidak memenuhi kelayakan teknis.
Aktivitas membakar sampah merupakan salah satu pemicu utama memburuknya polusi di Ibu Kota.
Kawasan Pusat Grosir Tanah Abang mulai menunjukkan geliat kepadatan signifikan memasuki awal Maret 2026.
Pemprov DKI Jakarta tegas tindak perusahaan pelanggar THR 2026. Sanksi mulai teguran tertulis hingga pembekuan usaha. Cek cara lapor di Posko THR di sini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved