Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah buka suara soal penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memperbolehkan ASN untuk berpoligami. Ia menilai hal ini dapat menimbulkan masalah baru.
“Sebenarnya kebijakan pemerintah tidak usah mengatur terlalu jauh, karena itu tidak ada urgensinya bagi publik, aturan mengenai poligami,” kata Trubus saat dihubungi oleh MetrotvNews.com, hari ini.
Selain itu Trubus mengatakan aturan ASN berpoligami menimbulkan pertanyaan siapa yang berwenang memberikan izin. Setelah itu juga ada potensi transaksi dalam pemberian izin ASN berpoligami.
“Jadi potensi celah terjadinya penyimpangan adminitarsi, istilahnya nanti saya bayarlah, istilahnya begitu, jadi transaksional,” ucap Trubus.
Lebih lanjut Trubus mengatakan mengatur soal izin poligami ASN tidak ada hubungan dalam hal kinerjanya. Kinerja adalah soal komitmen bekerja bukan soal masalah pribadi.
“Tidak ada hubungannya, kalau dikait-kaitkan asih ada juga, tapi terlalu jauh,” tegasnya.(Ant/P-2)
Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dukung Pergub yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk berpoligami.
Menurut dia, poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan topik yang sering menjadi bahan perdebatan.
Ia menilai hal ini menjadi penting karena mengingat banyaknya jumlah ASN di lingkungan Pemprov Jakarta.
"Di media sosial itu terpecah dua kelompok, satu yang nggak bakal mau menonton kalau filmnya poligami, yang kedua kecewa karena saya tidak kawin lagi."
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Rangkaian Sosialisasi ini, dibuka secara langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.
Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar program pemutihan denda pajak pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang akan mulai berlaku Juni hingga Agustus 2025
Pramono juga menyebut pengadaan rute baru Trasjabodetabek mendapat respon yang baik dari masyarakat. Terlihat dari jumlah penumpang yang menggunakan rute baru tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved