Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkap target pemerintah untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis (MBG) di pertengahan 2025.
Sejauh ini, Hasan Nasbi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 1.000 kepala SPPG, yang seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).
"Kepala SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready (siap, red.), yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana," kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, hari ini.
Kepala SPPG yang mengelola dapur makan bergizi gratis ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam mengelola dapur, kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan sekaligus mengawasi secara ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan kepada anak-anak dan ibu hamil.
"Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN merencanakan ready (menyiapkan, red.) 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis. Sepanjang tahun 2025 target dapur MBG-nya sebanyak 5.000. Nanti kepala dapurnya wajib SPPG. Jadi, SPPG yang dibutuhkan juga 5.000," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.
Ada sekitar 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini (6/1).
Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Gorontalo.
Berikutnya di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.(Ant/P-2)
KPK menemukan adanya SPPG yang lokasinya tidak strategis, dalam spesifikasi pelaksanaan program itu.
Setyo mengatakan, pemotongan bukan terjadi di wilayah pusat. Melainkan, adanya permainan di daerah yang jauh dari pemerintahan pusat.
Menurut dia, kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil berbeda dengan anak-anak sebagai upaya mendukung kesehatan dan mencegah stunting sejak dini.
Pj. Gubernur Teguh mengatakan lokasi SPPG tidak terlalu jauh dari sekolah agar pendistribusian lancar dan menjaga kualitas makanan.
Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Presiden Prabowo Subianto meminta para sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengelola dapur-dapur program makan bergizi gratis (MBG) untuk tidak melakukan penyimpangan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mendadak mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Senin (10/2). . Presiden kembali meninjau langsung program makan bergizi gratis (MBG)
PRESIDEN Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur di Rawamangun, Jakarta Timur. Prabowo ingin melihat proses penyiapan makan bergizi gratis (MBG).
Salah satu pengemas makanan, Nur Asiyah, 32 mengaku mulai datang ke SPPG Kebayunan pukul 21.00 Minggu (5/1). Kemudian, mulai mengemas makanan pukul 24.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB, Senin (6/1).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved