Penjelasan OCCRP Kenapa Nama Jokowi Masuk dalam Daftar Tokoh Terkorup

ORGANIZED Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memberkan penjelasan soal nama-nama yang masuk dalam daftar tokoh paling korup di dunia. Lembaga itu menyatakan tidak memiliki kendali soal siapa saja yang diusulkan masuk dalam daftar, termasuk munculnya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar itu.

Para tokoh dimasukkan ke dalam daftar karena memperoleh dukungan daring terbanyak dari seluruh dunia dan memiliki alasan untuk diikutsertakan. “Para juri menghargai nominasi warga negara," kata penerbit OCCRP Drew Sullivan dalam pernyataan di situs web resmi organisasi itu seperti dikutip Antara, Minggu (5/1)

Namun, dalam sejumlah kasus, nominasi yang diajukan publik tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat untuk membuktikan adanya korupsi besar atau pola penyalahgunaan kekuasaan yang konsisten.

Baca juga : Abraham Samad Dorong KPK Periksa Jokowi 

Menurut Sullivan, ada persepsi kuat di masyarakat tentang adanya korupsi meski bukti yang mendukung hal itu tidak selalu memadai.

"Seharusnya ini jadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi, dan mereka peduli," katanya.

OCCRP menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi terkait dengan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi selama dia menjabat sebagai presiden.

Baca juga : OCCRP: Masyarakat Sipil Indonesia Nilai Jokowi Lemahkan KPK

Namun, kata organisasi itu, banyak kelompok masyarakat sipil dan para pakar mengatakan bahwa "pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan" komisi anti korupsi Indonesia.

Jokowi juga dikritik oleh masyarakat luas karena "merusak lembaga pemilu dan peradilan Indonesia," menurut pernyataan itu.

OCCRP mengakui beberapa individu telah menyalahgunakan daftar tokoh paling korup itu untuk mempromosikan agenda dan ideologi politik mereka.

Organisasi itu menyatakan bahwa tujuan mereka membuat daftar itu adalah "mengakui adanya kejahatan dan korupsi."

OCCRP berjanji akan terus mengutamakan transparansi dan inklusivitas dalam proses nominasi. (Ant/P-5)