Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISIONER Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menyesalkan pembredelan terhadap pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional, Jakarta. Menurutnya, seni merupakan kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang.
"Saya menyesalkan adanya pembredelan terhadap pameran lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional karena ini bagian dari kebebasan berseni yang dijamin oleh konsitusi dan Undang-Undang HAM," kata Anis kepada Media Indonesia, Sabtu (21/12).
Ia menjelaskan, kebebasan berekspresi adalah hak dasar dari setiap warga negara. Baginya, negara harus menjamin ekspresi seni dari setiap warga, bukan justru sebaliknya.
Komnas HAM, lanjut Anis, mendorong agar ekspresi-ekspresi seni yang disalurkan seperti dalam bentuk pameran lukisan tidak dihalangi dan diberikan ruang yang semakin sempit.
"Tapi justru pemerintah memberikan jaminan atas terciptanya dan terlaksananya penikmatan hak asasi, termasuk di dalamnya adalah hak untuk berekspresi," tandas Anis.
Sedianya, pameran lukisan Yos dibuka pada Kamis (19/12). Namun, pintu ruang pameran justru dikunci dan pengunjung yang hadir dilarang melihat pameran.
Yos mengaku kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, yakni Suwarno Wisetrotomo meminta lima dari 30 lukisannya untuk diturunkan karena dinilai berkaitan dengan sosok yang sangat populer di masyarakat. Namun, Yos menolak permintaan tersebut.
"Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudyaan," tandasnya.
Adapun Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan permasalahan yang terjadi terletak pada tidak adanya kesepakatan antara seniman dan kurator. Menurut Fadli, salah satu lukisan Yos bukan hanya tidak sesuai dengan tema, tapi mengandung unsur vulgaritas.
"ada satu lukisan, ya saya juga menerima gambarnya, itu orang sedang telanjang, bersenggama, dan memakai topi yang punya ciri budaya tertentu seperti topi Raja Mataram atau Raja Jawa dan sebagainya. Itu akan bisa menyinggung orang lain," jelas Fadli. (P-5)
Pemberedelan karya seni sebagai ekspresi artistik pada umumnya terjadi di negara-negara totaliter. Atau setidak-tidaknya di negara otoriter.
SASTRAWAN Okky Madasari menegaskan sensor terhadap karya seni harus dilawan.
Mahfud MD mengatakan berlangsungnya sebuah pameran adalah otoritas dari Galeri Nasional, termasuk soal pameran tunggal Yos Suprapto.
Fadli Zon mengatakan permasalahannya terletak pada tidak ada kesepakatan seniman dengan kurator pameran.
PAMERAN lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” di Galeri Nasional, Jakarta (19/12), batal dibuka.
Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid hak asasi manusia setiap orang termasuk hak berkesenian wajib dilindungi. Itu menyangkut pameran Yos Suprapto yang ditunda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved