Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Amnesty International Indonesia Usman Hamid menanggapi ihwal batalnya secara tiba-tiba pameran lukisan Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan”. Menurutnya, hak asasi manusia setiap orang wajib dilindungi termasuk hak atas kebebasan berkesenian.
"Khusus untuk karya seni, di dalam literatur hak asasi manusia itu disebut kebebasan artistik, kebebasan berkesenian. Karena dia kebebasan artistik, maka dia sebenarnya jauh dari ranah yang dibayangkan, alasan-alasan pembredelan," kata Usman dalam diskusi bertajuk 'Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan' di Jakarta, Minggu, (22/12).
Usman mengatakan pembredelan karya seni sebagai ekspresi artistik pada umumnya terjadi di negara-negara negara otoriter.
Ia menyebutkan tiga penyebab karya seni misalnya lukisan disensor di negara-negara tersebut.
“Yang pertama, itu karena mengganggu stabilitas politik. Yang kedua, karena mengganggu norma agama, dan yang ketiga, karena mengganggu norma sosial," imbuhnya.
Seperti diberitakan, Pameran tunggal Seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan dibuka di Galeri Nasional Indonesia pada 19 Desember 2024, namun terpaksa ditunda. Pihak Galeri Nasional Indonesia menjelaskan alasan penundaan itu karena kurator yakni Suwarno Wisetrotomo tidak setuju dengan sejumlah lukisan Yos Suprapto. (H-3)
Deddy pun menambahkan, saat ini Presiden Prabowo tengah membangun citra baik di dunia internasional.
AMNESTY International Indonesia menilai vonis bersalah Laras Faizati dalam perkara penghasutan terkait demonstrasi Agustus 2025 bentuk kriminalisasi kebebasan berekspresi
DIREKTUR Amensty International Indonesia Usman Hamid menilai hadirnya anggota TNI di sidang Nadiem Makarim jelas menormalisasi praktik militerisme di pemerintahan sipil
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan
Amnesty International Indonesia mengkritik rencana penyempurnaan komando operasi di Papua yang dinilai akan memperparah konflik dan pelanggaran HAM
Wajah hukum pidana baru ini dinilai masih mempertahankan pasal-pasal anti-demokrasi yang berisiko menggerus prinsip negara hukum
Amnesty juga menyerukan agar seluruh tahanan yang ditangkap selama aksi unjuk rasa damai antara 25-31 Agustus 2025 segera dibebaskan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved