Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
DIREKTUR Amnesty International Indonesia Usman Hamid menanggapi ihwal batalnya secara tiba-tiba pameran lukisan Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan”. Menurutnya, hak asasi manusia setiap orang wajib dilindungi termasuk hak atas kebebasan berkesenian.
"Khusus untuk karya seni, di dalam literatur hak asasi manusia itu disebut kebebasan artistik, kebebasan berkesenian. Karena dia kebebasan artistik, maka dia sebenarnya jauh dari ranah yang dibayangkan, alasan-alasan pembredelan," kata Usman dalam diskusi bertajuk 'Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan' di Jakarta, Minggu, (22/12).
Usman mengatakan pembredelan karya seni sebagai ekspresi artistik pada umumnya terjadi di negara-negara negara otoriter.
Ia menyebutkan tiga penyebab karya seni misalnya lukisan disensor di negara-negara tersebut.
“Yang pertama, itu karena mengganggu stabilitas politik. Yang kedua, karena mengganggu norma agama, dan yang ketiga, karena mengganggu norma sosial," imbuhnya.
Seperti diberitakan, Pameran tunggal Seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan dibuka di Galeri Nasional Indonesia pada 19 Desember 2024, namun terpaksa ditunda. Pihak Galeri Nasional Indonesia menjelaskan alasan penundaan itu karena kurator yakni Suwarno Wisetrotomo tidak setuju dengan sejumlah lukisan Yos Suprapto. (H-3)
Deddy pun menambahkan, saat ini Presiden Prabowo tengah membangun citra baik di dunia internasional.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya secara terbuka, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maaf.
Fadli Zon dinilai telah gagal dalam memahami kekhususan dari kekerasan seksual dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid terus menyuarakan kekecaewaannya terkait UU TNI.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan koalisi masyarakat sipil dan DPR sepakat untuk menolak lahirnya kembali dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) TNI memberi ruang kembalinya dwi fungsi TNI dan militerisme.
Usman menjelaskan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sudah mengumumkan kepada publik bahwa semua prajurit militer yang menduduki jabatan sipil harus mundur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved