Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo siap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal analisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar) Dedy Mandarsyah. LHKPN Dedy dianalisis usai anaknya viral memprotes jadwal piket dokter koas yang berujung penganiayaan.
"Oh iya pastilah, mungkin kalau itu," kata Dody di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Senin (16/12).
Namun, Dody mengaku belum terlalu memahami duduk perkara kasus yang melibatkan salah satu pejabat di kementeriannya itu. Karena dia tidak terlalu mengikuti media sosial (medsos).
"Mestinya sih yang monitor Irjen dan Sekjen, kalau saya sih enggak," ucap Dody.
Meski demikian, Dody memastikan selalu menekankan sikap rendah hati kepada seluruh jajarannya. Terkait masalah pejabat tersebut dia memastikan akan diurus oleh sekretaris jenderal (sekjen).
"Kemarin sih, biasa-biasa aja. Kalau kami dari awal selalu low profile gitu-gitu. Nanti kalau detail masalah ini diurus sama Sekjen sama Irjen ya. Nanti pasti ada press release-nya soal begini," pungkasnya.
Untuk diketahui, KPK mengusut LHKPN Dedy seusai namanya dikaitkan dengan peristiwa penganiayaan terhadap dokter koas, Luthfi yang viral di media sosial.
Dedy diketahui merupakan ayah Lady, mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) yang tengah menjadi sorotan publik. Dugaan awal menyebutkan bahwa Lady keberatan dengan jadwal piket jaga saat malam tahun baru di salah satu rumah sakit di Palembang yang dibuat oleh Luthfi.
Kemudian, ibu Lady ditemani sopirnya, Datuk, menemui Luthfi. Singkatnya, dalam pertemuan itu terjadi penganiayaan terhadap Luthfi yang dilakukan oleh Datuk.
Peristiwa itu akhirnya merembet ke LHKPN Dedy. Berdasarkan laporan harta kekayaan yang disampaikan ke KPK pada 31 Desember 2023, Dedy memiliki kekayaan mencapai Rp9,4 miliar.
Dedy melaporkan kepemilikan aset tanah dan bangunan senilai Rp750 juta di Jakarta Selatan. Dedy juga melaporkan kepemilikan mobil Honda CRV tahun 2019 senilai Rp450 juta dengan keterangan sebagai hadiah.
Dedy tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp830 juta, surat berharga Rp670.700.000, serta kas dan setara kas Rp6.725.751.869. Dia juga tercatat tidak memiliki utang.
Harta Dedy meningkat sekitar Rp500 juta dari laporan satu tahun sebelumnya. Pada 30 Desember 2022, Dedy tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp8.915.130.867. (P-5)
KEKAYAAN para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan publik menjelang pemilihan.
Raffi Ahmad bakal segera melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah dilantik sebagai utusan khusus presiden
Dari 108 pejabat dalam Kabinet yang terdiri 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wakil Menteri, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri, baru 10 pejabat yang berkonsultasi kepada KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Sebanyak 50 menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden Kabinet Merah Putih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.
KPK perlu mendalami apakah ada ketidakwajaran dalam harta yang dilaporkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mngusut harta kekayaan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah
Dedy Mandarsyah pernah disebut saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, November tahun 2023 lalu.
Fickar menilai ketika ada kejanggalan, KPK seharusnya memeriksa Dedy Mandarsyah untuk membuktikan asal usul harta kekayaan.
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Herda Helmijaya menyatakan pihaknya akan memanggil Dedy untuk mengklarifikasi harta kekayaannya
KPK berpeluang memeriksa Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalbar Dedy Mandarsyah terkait dugaan anomali Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved