Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
GENERASI Milenial dan Generasi Z memiliki peran yang sangat penting dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebagai kelompok pemilih dengan jumlah yang signifikan, keterlibatan mereka dapat menentukan arah pembangunan daerah di masa depan.
Sayangnya banyak di antara mereka yang masih belum mengetahui siapa saja kandidat yang mencalonkan diri dalam Pilkada kali ini. Untuk mengatasi hal tersebut, sebuah inisiatif independen dari Yayasan PP17 hadir dengan solusi inovatif, yaitu aplikasi Kawula17.
Kawula17 adalah aplikasi Saran Pemilihan (Voting Advice Application/VAA) yang dirancang membantu pemilih memahami lebih dalam tentang Pilkada dan para kandidat. Aplikasi ini secara rutin diperbarui untuk memastikan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik terkini, serta sikap partai politik terkait. Tujuannya memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi calon pemilih, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat.
Bagi pemilih yang masih bingung menentukan pilihan, Kawula17 menyediakan fitur-fitur informatif, termasuk penilaian kecocokan visi dan misi dengan calon kepala daerah di provinsi masing-masing.
Selain itu, aplikasi ini juga memberikan edukasi tentang apa itu Pilkada, tugas-tugas kepala daerah, serta daftar tanggal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada.
Dengan menggunakan Kawula17, generasi muda diharapkan dapat lebih aktif, terinformasi, dan percaya diri dalam berpartisipasi menentukan masa depan daerahnya.
Jika Anda masih bingung, dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang pemakaian Kawula17, Anda dapat langsung cek di https://kawula17.id/. (Kawula17.id/Z-3)
TePI Indonesia menolak keras wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.
Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan perhelatan pilkada di Papua harus memiliki mekanisme khusus yang berbeda dari wilayah lainnya.
MK memerintahkan 24 daerah untuk menggelar PSU secara keseluruhan maupun sebagian.
Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved