Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
BEA Cukai Purwokerto berhasil menggagalkan pengiriman 86.520 batang rokok ilegal melalui paket kiriman jasa ekspedisi pada Kamis (24/10).
Penindakan ini merupakan bagian dari upaya intensif Bea Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal yang merugikan negara.
Menurut Plh Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto Muhamad Irwan, perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa ekspedisi membuat Perusahaan Jasa Titipan (PJT) menjadi sarana penting bagi pengiriman barang. Namun, layanan ini juga dimanfaatkan oleh oknum yang mencoba menyelundupkan barang ilegal.
“Di era yang sudah maju ini, tidak dapat dipungkiri bahwa PJT sangat dibutuhkan, baik oleh organisasi maupun individu. Namun, tak sedikit pula pihak yang mencoba menyelewengkan aturan pengiriman barang menggunakan PJT ini, termasuk mengirimkan paket berisikan rokok ilegal,” ujar Irwan.
Operasi penggagalan ini bermula dari patroli darat yang dilakukan petugas Bea Cukai Purwokerto.
Dalam penyisiran yang dilakukan di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas, petugas memeriksa jasa ekspedisi dan menemukan pengiriman rokok ilegal di salah satu jasa ekspedisi di Purwokerto Barat.
Rokok-rokok tersebut terdiri dari jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) dengan berbagai merek.
Dari pengamanan tersebut, petugas berhasil menyita sebanyak 4.440 bungkus atau 86.520 batang rokok ilegal dengan nilai barang yang diperkirakan mencapai Rp120.346.200.
Selain itu, penindakan ini juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp83.501.834 akibat rokok ilegal yang tidak membayar pungutan cukai.
Irwan menegaskan, Bea Cukai Purwokerto berkomitmen untuk secara konsisten mengurangi peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
“Peredaran rokok ilegal dapat mengganggu stabilitas ekonomi karena tidak membayarkan pungutan negara untuk barang kena cukai. Jika hal ini dilanjutkan tentu akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dengan pengusaha yang taat dalam aturan perpajakan,” tegasnya.
Bea Cukai Purwokerto berharap langkah ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam distribusi barang ilegal, sekaligus sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang adil bagi para pengusaha yang taat aturan. (Z-10)
Komisi IX DPR RI berjanji akan terus memaksimalkan fungsi pengawasan agar kebijakan pengendalian tembakau tetap proporsional.
Berbagai bentuk penolakan dan keberatan muncul dari berbagai elemen masyarakat dalam penyelenggaraan forum Uji Publik Kajian Penentuan Batas Maksimal Nikotin dan Tar.
Ali Rido menyoroti risiko moral hazard apabila pelanggaran dianggap dapat dikompromikan melalui perubahan kebijakan.
Di tengah kontribusi cukai yang mencapai ratusan triliun rupiah dan keterlibatan jutaan tenaga kerja, industri hasil tembakau (IHT) menghadapi tekanan kebijakan yang kian kompleks.
Tembakau lokal Indonesia memiliki kecenderungannya memiliki kadar nikotin tinggi, sekitar 2 hingga 8 persen.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (23/12) mendapat sorotan serius.
Kabar duka, Michael Bambang Hartono pemilik Grup Djarum meninggal dunia di Singapura pada Kamis (19/3/2026) pukul 13.15. Simak profil dan kontribusinya.
Sandiaga menekankan bahwa tantangan ekonomi saat ini membutuhkan pengusaha muda yang memiliki agility (kelincahan) dan integritas tinggi.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Sepanjang 2025, AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berbisnis, tetapi juga melahirkan puluhan miliarder baru di dunia teknologi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved