Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANALIS Komunikasi Politik sekaligus Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia Khafidlul Ulum menilai DPR RI tak perlu menambah jumlah komisi walaupun jumlah kementerian bertambah pada kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Jumlah komisi di DPR direncanakan akan bertambah dari semula 11 menjadi 13.
Jika merujuk pada bocoran jumlah komisi di DPR dan kementerian yang akan menjadi mitra kerja mereka, dia menganggap bahwa
banyak kementerian yang mempunyai tugas yang beririsan dengan kementerian lainnya.
"Penambahan komisi jelas tidak efisien dari sisi anggaran. Komisi baru akan menyedot anggaran cukup besar, mulai dari pembiayaan sekretariat, rapat-rapat, konsumsi, dan biaya lainnya," kata Khafidlul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (12/10).
Baca juga : Kabinet Prabowo-Gibran Diumumkan 5 Hari sebelum Pelantikan
Ia mencontohkan Komisi XIII akan bermitra dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan instansi lainnya. Menurut dia, kementerian dan badan di atas mempunyai bidang kerja yang berkaitan dengan hukum, sehingga tidak perlu komisi khusus di DPR. Untuk itu, dia mengatakan cukup Komisi III yang bermitra dengan kementerian dan badan tersebut.
Selain itu, dia menilai penambahan komisi tidak menjamin kerja DPR pada masa mendatang akan lebih efektif. Menurut dia, efektivitas bukan diukur dari penambahan komisi, tapi bergantung pada bagaimana para anggota dewan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, mulai dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"DPR sebaiknya membatalkan rencana penambahan komisi, begitu juga rencana pembentukan Badan Aspirasi. Sebab, bukankah tugas-tugas DPR tidak lepas dari mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat?," kata dia.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR RI telah sepakat menambah alat kelengkapan dewan (AKD) untuk menyesuaikan dengan pos-pos kementerian pemerintahan mendatang menjadi 13 komisi dan adanya badan baru yang akan dibentuk. (Ant/H-3)
Dari dokumen yang diterima Media Indonesia, Kamis (10/10), ada tiga belas komisi di DPR periode 2024-2029.
Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak ada penambahan bangunan di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, meskipun jumlah komisi saat ini bertambah.
Selvi Ananda dan Nagita Slavina memilih kebaya bermodel kutu baru modifikasi, sementara Menkomdigital Meutya Hafid mengenakan kebaya kartini.
Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN tersebut jika dilihat angkanya di 2024 mencapai Rp665 triliun bahkan pada 2025 naik menjadi Rp722 triliun.
MUI mendukung presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian haji dan umroh dalam kabinetnya.
Abdul Mu'ti diyakini akan mengisi posisi menteri pendidikan dasar dan menengah dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Para pelaku budaya menggalang dukungan melalui petisi dari agar Hilmar Farid menjadi menteri kebudayaan dalam kabinet Prabowo Subianto.
Budi Gunadi Sadikin disebut bakal kembali jadi menteri kesehatan (menkes) dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved