Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
EKO Hendro Purnomo alias Eko Patrio kini menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN). Dia menggeser posisi Eddy Soeparno yang menjabat posisi itu sebelumnya.
"Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum (PAN) telah menetapkan Mas Eko Hendro Purnomo sebagai sekretaris jenderal, menggantikan saya," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Eddy tak masalah dengan rotasi jabatan itu lantaran penting untuk regenerasi. Dia yakin dengan kemampuan dan semangat muda Eko.
Baca juga : Gerindra Respons PAN Ajukan Eko Patrio Jadi Menteri
"Saya rasa dan saya yakin ke depannya Mas Eko akan berbuat lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih kencang lagi, agar PAN-nya bisa melesat semakin tinggi lagi," ucap Eddy.
Dia mengaku akan mengisi jabatan sebagai wakil ketua umum (waketum) PAN. Namun, Eddy belum mengungkap bidang waketum yang dijabatnya.
"Insya Allah nanti saya akan menjadi salah seorang di antara Wakil Ketua Umum yang ada. Nanti tugas apapun sebagai Wakil Ketua Umum nanti akan diumumkan di PAN sendiri," ujar Eddy. (J-2)
Fickar juga berharap, pascaputusan tersebut para teradu diharapkan bisa melakukan introspeksi ke depannya. Jangan sampai para teradu, kata dia, mengulangi kesalahan kembali.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik DPR RI.
MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.
MKD DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik.
MKD DPR membeberkan alasan lima anggota DPR dinonaktifkan, mulai dari pernyataan kontroversial hingga aksi joget saat Sidang Tahunan 2025.
Letkol TNI Suwarko menegaskan respons peserta Sidang Tahunan DPR terhadap orkestra Unhan sebagai bentuk apresiasi, bukan penghinaan
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Stok beras dinyatakan aman menjelang Tahun Baru bahkan sampai Lebaran
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.
EKS Sekjen Kemenhut era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto, mengatakan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) merupakan murni tata ruang.
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
KETUA Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mendatangi rumah dinas Zulkifli Hasan atau Zulhas yang juga ketua umum PAN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved