Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
EKO Hendro Purnomo alias Eko Patrio kini menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN). Dia menggeser posisi Eddy Soeparno yang menjabat posisi itu sebelumnya.
"Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum (PAN) telah menetapkan Mas Eko Hendro Purnomo sebagai sekretaris jenderal, menggantikan saya," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Eddy tak masalah dengan rotasi jabatan itu lantaran penting untuk regenerasi. Dia yakin dengan kemampuan dan semangat muda Eko.
Baca juga : Gerindra Respons PAN Ajukan Eko Patrio Jadi Menteri
"Saya rasa dan saya yakin ke depannya Mas Eko akan berbuat lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih kencang lagi, agar PAN-nya bisa melesat semakin tinggi lagi," ucap Eddy.
Dia mengaku akan mengisi jabatan sebagai wakil ketua umum (waketum) PAN. Namun, Eddy belum mengungkap bidang waketum yang dijabatnya.
"Insya Allah nanti saya akan menjadi salah seorang di antara Wakil Ketua Umum yang ada. Nanti tugas apapun sebagai Wakil Ketua Umum nanti akan diumumkan di PAN sendiri," ujar Eddy. (J-2)
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
KOMEDIAN sekaligus politisi Eko Patrio memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan usai aksi penjarahan rumahnya di kawasan Kuningan itu.
Fickar juga berharap, pascaputusan tersebut para teradu diharapkan bisa melakukan introspeksi ke depannya. Jangan sampai para teradu, kata dia, mengulangi kesalahan kembali.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik DPR RI.
MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.
MKD DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik.
Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) saat ini terus mengalami kemajuan dan ditargetkan puluhan ribu unit dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
PEMDA yang masih menerapkan praktik pembuangan terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA) melewati batas waktu yang ditetapkan pada 2026 akan terkena sanksi.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved