Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor mengatakan pelaksanaan collaborative governance dalam evaluasi program peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia (PMI) belum maksimal.
Hal itu diungkapkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, Palembang, Sabtu (28/9). Hasil disertasinya berjudul “Model Collaborative Governance Dalam Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia”
Afriansyah mengatakan belum optimalnya kebijakan pendukung peningkatan kualitas pekerja migran berstandar internasional terutama dalam optimalisasi pelatihan vokasi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja.
Baca juga : BP2MI Susun Program Pemberdayaan Pekerja Migran
Selain itu, kata dia, keterlibatan aktor-aktor yang terlibat umumnya masih parsial dan belum terkolaborasi dengan baik.
“Model rekomendasi dari penelitian ini, menjadi upaya peningkatan kompetensi pekerja migran Indonesia berstandar Internasional sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia mengurangi kesenjangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan selanjutnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia,” kata Afriansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/9).
Dalam disertasinya, Afriansyah memberikan saran kepada pemerintah untuk seharusnya melakukan integrasi dengan kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk penguatan peran Balai Latihan Kerja, Pelatihan Vokasi, dan Pendikan Vokasi. Hal itu dinilai sebagai upaya memenuhi standar permintaan pasar global dan mengadopsi nilai inklusivitas dan profesionalisme yang tinggi.
Baca juga : Dua Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Penyelundupan Pekerja Migran ke Kamboja
“Menurut saya, model ini dapat diimplementasikan secara optimal, maka dukungan politik dari pemangku kepentingan harus didapatkan mengingat kebijakan ini akan berkonsekuensi terhadap anggaran dan infrastruktur baik pusat maupun daerah sehingga sinkronisasi akan lebih mudah dicapai,” jelasnya.
Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) ini menegaskan bahwa model collaborative governance yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja migran Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja global.
“Saya harap peran pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan model collaborative governance ini sangatlah krusial. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang sinergis dari semua pihak, saya yakin dapat menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai aset yang berharga bagi bangsa dan membantu Indonesia mencapai tujuannya untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera menuju kejayaan Indonesia Emas 2045,” terangnya. (P-5)
Ajang ini diharapkan dapat mendorong lahirnya talenta desainer muda dari bidang pendidikan, utamanya insan-insan vokasi.
Program ToT tidak hanya mempromosikan gastronomi Prancis, tetapi juga peningkatan kualitas pengajar vokasi di Indonesia.
Program K3TAB dirancang untuk meninjau kompetensi (skill & knowledge) yang diperoleh peserta didik selama sekitar dua tahun.
Program ini mendorong insan vokasi di bidang kuliner agar berdaya saing global dan mampu memajukan industri kuliner Indonesia.
Keikutsertaan satuan pendidikan vokasi pada gelaran JMFW memberikan dampak berupa peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan industri fesyen.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
MENYEDIAKAN layanan pembayaran lintas negara memiliki sejumlah kendala yaitu lambat, mahal, dan sangat rumit. Pasalnya, aliran uang dari satu negara ke negara lain melewati banyak bank.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia memberikan klarifikasi terkait dugaan tenaga kerja Indonesia (TKI) perempuan yang ditemukan di peti es dalam kondisi masih hidup.
Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi) yang beranggotakan alumni pemagangan di Jepang mengungkapkan pemerintah Jepang membuka 150 ribu lowongan kerja bagi WNI.
KemenP2MI mencegah keberangkatan enam calon pekerja migran Indonesia (CPMI) perempuan yang akan diberangkatkan secara nonprosedural ke Malaysia dan Jepang.
Para Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Asosiasi P3MI merasa keberatan dengan salah satu pasal di RUU Perlindungan PMI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved