Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla atau JK, menyarankan stasiun televisi untuk tetap menyiarkan azan di saat bersamaan dengan penayangan laporan perayaan misa. Saran tersebut disampaikan menanggapi polemik surat edaran Kominfo untuk mengganti siaran azan dengan running teks.
Baca juga: Menkominfo Sebut Adzan dengan Running Text Maunya Kemenag
"Jadi saya sarankan sebagai Ketua DMI agar stasiun televisi bisa terus melaporkan tentang misa juga ada tetap menyiarkan azan. Jadi layar dibagi dua dan hanya lima menit azan magrib," tegas JK dalam keterangan yang terima Media Indonesia, Rabu (4/9).
Baca juga : Jusuf Kalla Sebut Kedatangan Paus Kehormatan Buat Indonesia
Baca juga: Imam Besar Istiqlal: Terowongan Silaturahmi Siap Sambut Paus Fransiskus
Sebelumnya, Kominfo telah menerbitkan surat edaran (SE) perihal Permohonan Penyiaran Azan Magrib dan Misa Bersama Paus Fransiskus. SE itu ditujukan kepada para Direktur Utama Lembaga Penyiaran serta Ketua Asosiasi dan Persatuan Lembaga Penyiaran.
Baca juga: Paus Fransiskus Puji Kerukunan dalam Perbedaan yang Dimiliki Indonesia
Baca juga : Menkominfo Sebut Adzan dengan Running Text Maunya Kemenag
Dalam SE tersebut meminta stasiun televisi nasional agar menyiarkan azan Magrib dalam bentuk running text saja saat Misa Agung Paus Fransiskus pada Kamis, (5/9/2024), besok.
SE Kominfo itu sendiri merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, serta Kementerian Agama Nomor: B86/DJ.V/BA.03/09/2024 per 1 September 2024.
Baca juga: MUI Tak Persoalkan Azan TV Diganti Running Teks saat Misa Paus Fransiskus
Baca juga : Imam Besar Istiqlal: Terowongan Silaturahmi Siap Sambut Paus Fransiskus
JK menambahkan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbanyak, tentu sangat mengutamakan toleransi. Dengan adanya seruan panggilan azan umat Islam yang bersamaan perayaan misa umat Katolik yang bersamaan, itu justru jangan saling menghilangkan.
"Itulah yang paling indah antara kedua umat beragama. Solusi terbaik, saling menghargai dan saling toleransi," tambah Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 tersebut.
JK juga menyadari jika perayaan misa disiarkan di televisi-televisi Indonesia akan sangat baik. Ketua Umum PMI ini juga sekali lagi menyampaikan selamat datang untuk Paus Fransiskus yang dinilai sebagai kehormatan untuk Indonesia.
Baca juga : Paus Fransiskus Puji Kerukunan dalam Perbedaan yang Dimiliki Indonesia
Pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus melakukan perjalanan apostolik ke Asia Pasifik pada September 2024. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi pada tanggal 3 hingga 6 September 2024.
Ada empat negara yang bakal dikunjungi dalam lawatan 11 hari, yakni Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura.
Saat bertemu pejabat pemerintahan di Istana Negara, Paus Fransiskus mengagumi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
"Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman, secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa," kata Paus.
Perbedaan di Indonesia, kata Paus, berkontribusi bagi pembentukan mosaik yang sangat besar, yang masing-masing keramiknya menurutnya merupakan unsur tak tergantikan dalam menciptakan karya besar yang autentik dan berharga.
"Kerukunan di dalam perbedaan dicapai ketika perspektif-perspektif tertentu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan bersama dari semua orang. Ketika setiap kelompok suku dan denominasi keagamaan bertindak dalam semangat persaudaraan, seraya mengejar tujuan luhur dengan melayani kebaikan bersama," ucapnya. (Ant/X-7)
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved