Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PANITIA khusus (pansus) untuk mendalami hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU) yang dibentuk Pengurus Besar NU (PBNU) disebut tindakan batil. Pembentukan pansus itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
"Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).
Pernyataan Gus Ipul disebut sebagai orang yang tidak paham konstitusi. Jazilul menegaskan PKB berdaulat sebagai partai politik berdasarkan Undang-Undang (UU) Parpol. Sementara, PBNU di bawah naungan UU Ormas.
Baca juga : PBNU Bentuk Pansus untuk Kembalikan PKB ke NU
"Maka kisruh yang disampaikan Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan enggak paham tata krama," ujar Jazilul.
Dia menilai tidak ada etika keulamaan dari sikap tersebut. Karena PKB mau diserobot dari yang bukan haknya.
"Jadi disayangkan organisasi yang di situ membawa didasari keulamaan, ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama," ujar Jazilul.
Sebelumnya, Gus Ipul mengatakan, saat ini, pihaknya sedang mendiskusikan membentuk Tim Lima atau semacam pansus tentang PKB. Tim Lima ini merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU.
"PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan Tim Lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Jumat (26/7). (Z-1)
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan normalisasi akan dijalankan melalui komunikasi yang intensif dan menyeluruh.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendesak pembentukan panitia khusus atau pansus untuk menelusuri menyusul insiden kebakaran di gedung Terra Drone
KETUA Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian Konflik Agraria oleh DPR RI merupakan satu langkah yang positif.
Pemprov DKI akan memetakan seluruh masukan yang ada dan kemudian akan dirapatkan bersama dengan Satpol PP dan Badan Pendapatan Daerah DKI.
(Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta mandek sejak 2015. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta akhirnya membentuk pansus
Fraksi Partai Demokrat, kata Ali, menyatakan dukungan penuh atas pembentukan lima Pansus tersebut, yang dijadwalkan bekerja dalam beberapa bulan ke depan.
DPRD DKI akan menggunakan pansus pendidikan untuk membantu percepatan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (perda) program sekolah swasta gratis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved