Pemilu dan Pilkada Pengaruhi Penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi

DEPUTI Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengungkapkan, penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 didorong oleh penurunan indeks pembentuknya, yakni dimensi persepsi dan dimensi pengalaman.

"Penurunan terjadi pada dua indeks pembentuknya yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman," ujarnya saat dihubungi, Selasa (16/7).

Dari data BPS, tercatat indeks dimensi persepsi di 2024 berada di level 3,76, turun dari tahun sebelumnya di posisi 3,82. Sedangkan indeks dimensi pengalaman berada di level 3,89, turun dari tahun sebelumnya yang tercatat di angka 3,96.

Baca juga : Pilkada Serentak 2024 Lebih Rawan Dibanding Pilpres, Ini Antisipasi Pemprov Jateng

Penurunan indeks dimensi persepsi tersebut menggambarkan semakin sedikit masyarakat yang menganggap kebiasaan perilaku korupsi sebagai sesuatu yang tidak wajar.

Ateng mengatakan, penurunan indeks dimensi persepsi disebabkan oleh menurunnya sub dimensi persepsi keluarga, persepsi komunitas, dan persepsi publik. Sub dimensi persepsi keluarga tercatat turun dari 4,09 di 2023 menjadi 3,96 di 2024.

Lalu sub dimensi persepsi komunitas turun dari 4,07 di 2023 menjadi 4,02 di 2024. Kemudian sub dimensi persepsi publik tercatat turun dari 3,62 menjadi 3,50. "Enam dari delapan sub dimensi keluarga mengalami penurunan," kata Ateng.

Baca juga : Partisipasi Pemilih Tanah Air tak Diimbangi Budaya Politik yang Baik

"Salah satunya persepsi tidak wajar terhadap seseorang yang mengajak anggota keluarganya dalam kampanye pilkades/pilkada/pemilu menurun 3,22 poin," tambahnya.

Sementara indeks sub dimensi persepsi publik turun lantaran 12 dari 14 indikator mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap perilaku korupsi.

"Terdapat empat indikator yang penurunannya cukup besar. Salah satunya persepsi tidak wajar terhadap calon pemilih menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada penyelenggara pilkades/pilkada/pemilu turun 4,69 poin," jelas Ateng.

Baca juga : Ibu dan Anak Maju di Pilkada Kota Pekalongan Lawan Petahana

Selain itu indikator persepsi tidak wajar terhadap peserta pilkades/pilkada/pemilu membagikan uang/barang/fasilitas ke calon pemilih juga tercatat turun 4,20 poin.

Sedangkan dari sisi dimensi pengalaman, BPS mencatat terjadi peningkatan persentase pada masyarakat yg pernah ditawari uang/barang/fasilitas untuk memilih kandidat tertentu dalam pilkades/pilkada/pemilu.

"Persentase masyarakat yang pernah ditawari uang/barang/fasilitas untuk memilih kandidat tertentu dalam pilkades/pilkada/pemilu yang terakhir meningkat 40,60% poin," tutur Ateng.

Diketahui sebelumnya, BPS merilis angka IPAK 2024 yang mengalami penurunan menjadi 3,85 dari tahun sebelumnya di angka 3,92. Data BPS juga menunjukkan angka IPAK dalam lima tahun terakhir selalu berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMN) yang dipatok di atas 4,00.

"IPAK mengukur tingkat perilaku anti korupsi masyarakat dengan skala 0-5. Semakin tinggi nilai IPAK, semakin tinggi budaya anti korupsi, demikian sebaliknya, jika IPAK semakin rendah, atau mendekati nol, maka semakin permisif terhadap perilaku korupsi," pungkas Ateng. (Z-8)