Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) ingin penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) ke depan harus dipisah. Hal ini diungkapkan usai Bamsoet bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Masyarakat waktu itu (pemilu kemarin) lebih fokus kepada pilpres sehingga agak sedikit berkurang (kualitasnya) pada pemilihan legislatif," ujar Bamsoet di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2024.
Bamsoet menjelaskan berkaca pada Pemilu 2014, antara pileg dan pilpres digelar secara berbeda. Pileg pada 9 April 2014 dan Pilpres pada 9 Juli 2014.
Baca juga : Nama dan Wibawa MK Diklaim Jauh Merosot di Mata Masyarakat
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memandang dengan memisahkan penyelenggaraan pileg dan pilpres mampu meningkatkan kualitas demokrasi. Khususnya dalam melahirkan wakil rakyat yang berkuliatas.
"Ada bagusnya memang kita pikirkan bagaimana pemisahan pileg dan pilpres, memang akan menambah biaya tapi kita berharap adanya peningkatan kualitas demokrasi," terangnya.
Saat ditanya wacana merubah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, ia menyerahkan kepada DPR. Ia harap masukannya dapat dikaji bersama dengan pemerintah.
"Ini masukan yang saya pikir perlu dipikirkan bersama," tandasnya. (Medcom/Z-6)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
pada Pileg 2024, PDI Perjuangan telah ditinggal Joko Widodo yang diusung partai tersebut pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
PENGAMAT politik Hendri Satrio menilai bahwa rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik bila itu terjadi.
Parpol surati KPU minta caleg terpilih diganti, PKS : Ini berbahaya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved