Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) ingin penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) ke depan harus dipisah. Hal ini diungkapkan usai Bamsoet bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Masyarakat waktu itu (pemilu kemarin) lebih fokus kepada pilpres sehingga agak sedikit berkurang (kualitasnya) pada pemilihan legislatif," ujar Bamsoet di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2024.
Bamsoet menjelaskan berkaca pada Pemilu 2014, antara pileg dan pilpres digelar secara berbeda. Pileg pada 9 April 2014 dan Pilpres pada 9 Juli 2014.
Baca juga : Nama dan Wibawa MK Diklaim Jauh Merosot di Mata Masyarakat
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memandang dengan memisahkan penyelenggaraan pileg dan pilpres mampu meningkatkan kualitas demokrasi. Khususnya dalam melahirkan wakil rakyat yang berkuliatas.
"Ada bagusnya memang kita pikirkan bagaimana pemisahan pileg dan pilpres, memang akan menambah biaya tapi kita berharap adanya peningkatan kualitas demokrasi," terangnya.
Saat ditanya wacana merubah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, ia menyerahkan kepada DPR. Ia harap masukannya dapat dikaji bersama dengan pemerintah.
"Ini masukan yang saya pikir perlu dipikirkan bersama," tandasnya. (Medcom/Z-6)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Ward Berenschot mengusulkan pemilihan kepala daerah yakni mengintegrasikan Pilkada dan pemilihan legislatif daerah (Pileg) DPRD untuk menekan ongkos politik
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
pada Pileg 2024, PDI Perjuangan telah ditinggal Joko Widodo yang diusung partai tersebut pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
PENGAMAT politik Hendri Satrio menilai bahwa rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik bila itu terjadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved