Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOORDINATOR Relawan Anies, Iwan Tarigan merespon keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman. Ia menilai Anies harus disandingkan dengan sosok yang memiliki pengalaman mumpuni.
"Harus punya kapasitas, selevel paling tidak menteri," ujar Iwan dalam diskusi virtual program News Maker by Medcom.id yang bertajuk Anies VS RK, Apa Persija Mau Persib Masuk?, Sabtu, 29 Juni 2024.
Seluruh relawan, kata Iwan, telah sepakat untuk mendukung Anies maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Namun, Anies harus disandingkan dengan sosok yang sudah berpengalaman.
Baca juga : Pengamat: Baiknya Anies Dipasangkan dengan Sosok Nasionalis di Pilkada Jakarta
"Bukan yang baru tiba-tiba naik, gak punya pengalaman," jelasnya.
Iwan menilai wakil yang tak berpengalaman akan merepotkan kerja Anies. Terlebih, bukan persoalan mudah untuk memimpin Jakarta yang akan menjadi kota global.
"Yang penting beliau (wakil Anies) bisa bantu Anies menang, bisa bantu nanti di pengerjaan Pak Anies," tandasnya. (Z-7)
Kepengurusan Baru PKS Seimbang Secara Struktural dan Kultural
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengajak PKB untuk berkoalisi mendukung pasangan Anies Baswedan-Mohamad Sohibul Iman di Pilgub DKI Jakarta.
Partai NasDem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilgub Jakarta 2024. Dukungan itu dipastikan tanpa syarat.
SEJUMLAH kandidat kuat bermunculan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta. Usai wacana menduetkan Anies Baswedan-Sohibul Iman, muncul duet lain seperti Kaesang Pangarep-Jusuf Hamka.
KEMUNCULAN Jusuf Hamka atau yang dikenal Babah Alun untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dinilai memberi warna baru bagi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved