Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PERNYATAAN Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana yang mengonfirmasi adanya aksi penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88 Antiteror Polri dinilai belum cukup memuaskan publik. Perlu ada investigasi menyeluruh untuk mengetahui siapa aktor intelektual di balik penguntitan Febrie.
Terlebih, saat ini jajaran JAM-Pidsus sedang mengusut megakorupsi pada PT Timah yang merugikan negara sampai Rp300 triliun. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman mengatakan, masalah penguntitan Febrie tidak dapat hanya diselesaikan oleh internal Polri. Penyidik Gedung Bundar Kejagung, sambungnya, juga perlu mengusut dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi atas kejadian tersebut.
"Kalau kejaksaan punya informasi, alat bukti yang menunjukkan rangkaian peristiwa-peristiwa ini terkait dengan sebuah perkara dan menjurus pada gangguan terhadap penyelesaian sebuah perkara, maka jaksa bisa menjerat otak pelakunya dengan pasal obstruction of justice sesuai dengan Undang-Undang Tipikor," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (29/5).
Baca juga : Pengamanan di Kejagung tidak Butuh Keterlibatan TNI
Di samping itu, lembaga pengawas Kejagung dan Polri, yakni Komisi Kejaksaan dan Kompolnas juga didorong untuk bergerak menangani permasalahan tersebut. Zaenur meminta kedua lembaga tersebut untuk melakukan investigasi dan menyampaikan kesimpulannya ke publik.
Upaya membongkar penguntitan JAM-Pidsus di tengah pengusutan kasus korupsi, sambungnya, juga dapat dilakukan oleh DPR. Bagi Zaenur, wakil rakyat di Senayan dapat menjalankan fungsi pengawasannya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bagi DPR untuk melakukan hak angket.
"DPR RI harus melaksanakan fungsi investigasi untuk mendalami peristiwa ini agar peristiwanya dapat terurai, apa yang menjadi awal mula sampai adanya penguntitan JAM-Pidsus maupun patroli Brimob di sekitar Gedung Kejagung," tandasnya.
Sementara itu, peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah berpendapat penguntitan yang dilakukan personel kepolisian terhadap seorang JAM-Pidsus merupakan tontonan buruk buat masyarakat. Ia pun mendorong agar kejadian tersebut didalami hingga terungkap motifnya.
"Bisa jadi upaya mengamankan kasus tertentu. Ini yang harus diuraikan, karena lazimnya pihak yang melibatkan institusi tertentu secara abusive untuk kerja-kerja intelijen, biasanya kelakuan mafia. Ada kasus yang hendak diselamatkan," ujarnya. (Tri)
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
PAKAR terorisme Solahudin menyebut Indonesia saat ini berada di era terbaik dalam penanganan terorisme berkat strategi kolaboratif antara soft approach dan hard approach.
Pesawat Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV-5276 membawa sebanyak 442 haji Kloter 12 Debarkasi Jakarta-Bekasi.
Peran serta masyarakat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dari ancaman teror baik sebelum maupun setelah perayaan Nataru.
Terduga anggota MIT itu diamankan di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (19/12) pagi.
Berbagai aktivitas tersebut terjadi di tengah fenomena penurunan serangan teroris di Indonesia atau zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024.
Densus 88 menangkap tiga terduga teroris di tiga daerah di Jawa Tengah yakni yakni Kudus, Demak dan Solo. Petugas masih memeriksa terduga teroris tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved