Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menjadikan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas kehidupan politik. Di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024 dan tahapan yang masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK), Lebaran diharap membawa perubahan terhadap kehidupan menjadi semakin penuh harkat dan martabat.
"NasDem memaknai lebaran kali ini sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas kehidupan politik kita ke depan. Lebaran adalah hasil dari laku puasa kita selama sebulan. Orang yang berlebaran adalah dia yang telah berhasil melatih untuk senantiasa mengendalikan diri," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada Media Indonesia, Selasa (9/4).
Willy berpendapat, bentuk pengendalian di dalam politik terejawantah pada pengindahan terhadap fatsun, kode etik, dan aturan bermain dalam politik. Baginya, momentum Lebaran semestinya dapat membawa perubahan para pelaku politik yang semakin penuh harkat dan martabat.
Baca juga : Kesenjangan Keterlibatan Perempuan pada Sektor Ekonomi dan Politik Harus Diatasi Bersama
NasDem, sambungnya, melihat ketegangan politik selama kontestasi Pemilu 2024 yang terjadi masih dalam taraf yang wajar. Kendati demikian, pihaknya tetap menyoroti adanya dinamika yang tidak wajar atau kurang elok, utamanya sebelum proses pemilihan kemarin.
"Inilah yang patut disayangkan, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai puasa sehingga bagaimana mau berlebaran jika puasanya saja tidak dijalankan dengan baik?" ujar Willy.
Ia berharap, tahapan yang sedang berlangsung di MK saat ini, yaitu sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dapat menjadi ruang perbaikan atas kehidupan politik Tanah Air. Sebab, kata Willy, yang penting dalam politik bukan memang dan kalah, tapi bagaimana menyikapi hasil yang ada dengan penuh sikap dewasa dan terhormat.
Baca juga : NasDem Komitmen Terus Perbaiki Demokrasi dan Politik Indonesia
Pada kontestasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024, NasDem bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Dengan 27.040.878 suara yang diperoleh, pasangan tersebut gagal memenangi Pilpres 2024.
Seperti halnya pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, kubu Anies-Muhaimin juga menyoalkan hasil Pilpres 2024 ke MK. Adapun salah satu permohonannya adalah agar dilakukan pemungutan suara ulang tanpa dengan mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. (Z-8)
Pertemuan momen libur Lebaran dan musim sakura berisiko memicu keterbatasan kursi pesawat.
Di kota-kota besar, tren warna cenderung mengalami penurunan saturasi agar terlihat lebih kalem.
Film ini menawarkan premis unik tentang petualangan seorang anak bernama Pelangi di Planet Mars.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Khoiri menyebut saat ini terdapat sekitar 70 kapal yang terdaftar dan siap beroperasi di lintasan Merak–Bakauheni.
Ied atau Eid? Temukan penjelasan mana yang benar berdasarkan kaidah Bahasa Arab, asal-usul kata, dan penggunaannya.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
PDIP yang konsisten menolak usulan pilkada dipilih DPRD akan mendapatkan nilai tambah di mata publik.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyitaan 4-5 juta hektare lahan sawit ilegal pada 2026, melengkapi 4 juta hektare yang telah disita sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved