Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PARTAI NasDem menjadikan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas kehidupan politik. Di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024 dan tahapan yang masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK), Lebaran diharap membawa perubahan terhadap kehidupan menjadi semakin penuh harkat dan martabat.
"NasDem memaknai lebaran kali ini sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas kehidupan politik kita ke depan. Lebaran adalah hasil dari laku puasa kita selama sebulan. Orang yang berlebaran adalah dia yang telah berhasil melatih untuk senantiasa mengendalikan diri," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada Media Indonesia, Selasa (9/4).
Willy berpendapat, bentuk pengendalian di dalam politik terejawantah pada pengindahan terhadap fatsun, kode etik, dan aturan bermain dalam politik. Baginya, momentum Lebaran semestinya dapat membawa perubahan para pelaku politik yang semakin penuh harkat dan martabat.
Baca juga : Kesenjangan Keterlibatan Perempuan pada Sektor Ekonomi dan Politik Harus Diatasi Bersama
NasDem, sambungnya, melihat ketegangan politik selama kontestasi Pemilu 2024 yang terjadi masih dalam taraf yang wajar. Kendati demikian, pihaknya tetap menyoroti adanya dinamika yang tidak wajar atau kurang elok, utamanya sebelum proses pemilihan kemarin.
"Inilah yang patut disayangkan, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai puasa sehingga bagaimana mau berlebaran jika puasanya saja tidak dijalankan dengan baik?" ujar Willy.
Ia berharap, tahapan yang sedang berlangsung di MK saat ini, yaitu sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dapat menjadi ruang perbaikan atas kehidupan politik Tanah Air. Sebab, kata Willy, yang penting dalam politik bukan memang dan kalah, tapi bagaimana menyikapi hasil yang ada dengan penuh sikap dewasa dan terhormat.
Baca juga : NasDem Komitmen Terus Perbaiki Demokrasi dan Politik Indonesia
Pada kontestasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024, NasDem bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Dengan 27.040.878 suara yang diperoleh, pasangan tersebut gagal memenangi Pilpres 2024.
Seperti halnya pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, kubu Anies-Muhaimin juga menyoalkan hasil Pilpres 2024 ke MK. Adapun salah satu permohonannya adalah agar dilakukan pemungutan suara ulang tanpa dengan mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. (Z-8)
Budi mengatakan, ada lebih dari 900 barang yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara itu. Total barang ditaksir lebih dari lima ratus jura rupiah.
Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal berpotensi terjadi sepanjang 2025, akibat ketidakpastian ekonomi global.
DIREKTUR Utama Pelindo Arif Suhartono menyampaikan bahwa penyebab utama dari kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok disebabkan karena meningkatnya jumlah kendaraan
Selama angkutan Lebaran 2025, Pelni juga menyediakan total 12.750 tiket gratis untuk arus mudik dan arus balik.
Jenama produk kecantikan di bawah naungan ParagonCorp, Oh My Glam (OMG) sukses menggelar Program Mudik Gratis pada Lebaran lalu.
Menhub Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pengguna angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran 2025 (21 Maret - 11 April 2025) tercatat mengalami kenaikan 8,5%
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved