Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan masyarakat berhak berpendapat soal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Suara publik hendaknya diperhatikan pemerintah.
"Aspirasi itu harus dihargai," kata Anies di Mister Monster, Jakarta Utara, Jumat, (1/3).
Anies mengatakan gerakan masyarakat lahir dari banyaknya persoalan pelaksanaan Pemilu 2024. Aspirasi untuk menolak pemilu curang merupakan hak warga negara.
Baca juga : Timnas Amin: Tinggal Tunggu Waktu Bongkar Dugaan Kecurangan Pemilu
"Kami menyediakan data dan proses untuk bias dilakukan melalui prosedur yang ada," papar dia.
Anies menyebut saat ini pihaknya tengah fokus mengkompilasi data pelanggaran pemilu. Baik dari tingkat daerah hingga nasional.
"Bisa dipastikan kita mengumpulkan semua data. Tapi nanti rutenya ke mana (Mahkamah Konstitusi atau tidak), nanti kita lihat," ujar dia.
Sebanyak 2.590 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR/ MPR hari ini. Personel gabungan terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait lainnya.
Aksi unjuk rasa rencananya dilakukan sejumlah elemen masyarakat seperti mahasiswa, pelajar dan poros buruh. Massa ingin menyuarakan sejumlah tuntutan terkait hasil Pemilu 2024. (Z-8)
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
Bawaslu diminta segera memitigasi risiko setelah meluncurkan pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024
Para kader, simpatisan hingga bakal calon legislatif (bacaleg) Demokrat diminta menjadi penyambung lidah masyarakat dan harus terus mengawal suara-suara rakyat
Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Politik BRIN Prof. Siti Zuhro menyoroti bahwa pemilihan dan pemilu masih diwarnai praktik kecurangan.
"Kalau jaman sebelum reformasi kecurangan bersifat vertikal terjadi antara pemerintah dan penyelenggara yakni Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU)
Transparansi jalannya tahapan pemilu akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaarn pemilu.
Posisi DPR sangat kuat dengan fungsi pengawasan untuk mengambil peran mempercepat penanganan masalah tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved