Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat sebagian masyarakat menyatakan setuju bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terjadi banyak kecurangan. Totalnya mencapai 31,4 persen.
"Ternyata jawabannya 31,4 persen menyatakan setuju dengan pendapat tersebut. Artinya, 31,4 persen masyarakat berpendapat bahwa pemilu diwarnai kecurangan," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam Rilis Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2024, Minggu (25/2).
Sementara itu, total masyarakat yang tidak setuju terjadi kecurangan sebanyak 60,5 persen. Lalu, responden yang tak menjawab sebanyak 8 persen.
Baca juga : Survei: Kepuasan Publik Terhadap Pemilu terus Menurun Usai Pemungutan Suara
"Artinya bahwa mayoritas masyarakat tetap menganggap pemilu tidak diwarnai kecurangan, atau pendapat pemilu diwarnai kecurangan itu tidak sesuai dengan pendapat para responden," ujar Djayadi.
LSI melakukan jajak pendapat pada 19-21 Februari 2024. Survei dilakukan terhadap 1.211 responden.
Pemilihan responden dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD) atau teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error dari survei ini lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (MGN/Z-5)
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved