Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ORGANISASI masyarakat sipil, Migrant Care mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaudit logistik Pemilihan Umum (Pemilu) metode pos. Pasalnya, pendistribusian logistik Pemilu 2024 menggunakan pos itu dinilai banyak menghilangkan surat suara dan buang banyak biaya.
"Apalagi metode pos sering jadi alat perdagangan surat suara karena pengiriman metode pos tidak bisa ditelusuri," kata Peneliti Migrant Care Trisna Dwi Yuni Aresta di Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2024.
Trisna mencontohkan di Hongkong hanya 41 persen pemilih yang bisa menggunakan hak suaranya. Jumlah itu, kata dia, berkurang lagi karena pengguna hak pilih metode TPS (31 persen) ataupun metode pos (31 persen), hanya sebagian.
Baca juga : KPU Bersikeras tidak akan Hentikan Tayangan Sirekap
"Dari jumlah yang kurang, itu pun berkurang lagi dimana ada 49 persen yang tidak digunakan (kembali ke pengirim) atau tidak dikembalikan," ungkapnya.
Pemilu 2024 telah diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Organisasi Jaga Pemilu menilai Pemilu 2024 sangat bermasalah sejak sebelum hari pemungutan suara. Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masa kampanye, pendaftaran, hingga netralitas aparat menjadi persoalan.
Jaga Pemilu menemukan delapan pelanggaran selama Pemilu 2024. Sebanyak tiga jenis di antaranya masuk kategori pelanggaran terbesar. Ketiganya yaitu penggelembungan suara salah satu paslon (25 persen), tidak boleh mencoblos (11 persen) dan salah input data di platform rekapitulasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (11 persen).
Selain itu, lima pelanggaran lainnya yang cukup signifikan adalah politik uang (9 persen), pencoblosan ilegal (7 persen), bermasalahnya daftar pemilih tetap (6 persen) dan upaya membatasi pengawas pemilu bekerja (6 persen), serta pelaksanaan pencoblosan yang bermasalah (5 persen).
"Tak heran jika pada hari pencoblosan banyak lagi masalahnya. Ini menunjukkan bahwa para penyelenggara dan pengawas Pemilu kehilangan fokus," ungkap Divisi Advokasi dan Hukum Jaga Pemilu Rusdi Marpaung. (Z-7)
Kisah sukses 5 tahun lalu, partisipasi pemilih sudah luar biasa, mencapai 87%
erdasarkan prediksi BMKG, pada Rabu pagi menuju siang kondisi cuaca masih relatif normal.
Untuk meraih kursi ketua umum PSSI periode 2023-2027, La Nyalla harus bersaing dengan sejumlah nama, seperti Erick Thohir, Arif Putra Wicaksono, serta Doni Setiabudi.
Simulasi ini juga dibuat dalam rangka proses legal drafting tentang pemungutan penghitungan suara yang kini dilakukan KPU.
Sebanyak 2.197 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) akan mengawasi pungut hitung dan money politik di TPS saat hari pemungutan suara Pilkada Bangka Belitung berlangsung.
MENJELANG Pilkada serentak 2024, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengimbau tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi itu untuk melakukan cooling system.
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved