Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
SETELAH pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara berakhir pada Rabu (14/2), jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan rekapitulasi suara secara manual. Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang mulai dari wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, sampai pusat di tingkat KPU RI.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya telah menyiapkan pasukan yang siap mengawasi proses rekapitulasi suara manual secara berjenjang. Bagi Bagja, proses tersebut harus dilakukan secara transparan.
"Jangan sampai tertutup, gordennya ditutup, itu tidak boleh. Kalau tertutup, hitung ulang," ujar Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (16/2).
Baca juga : Sirekap KPU Ngadat, Rekapitulasi Suara Pemilu di Gresik Molor
Oleh karenanya, Bawaslu terus meningkatkan jajaran pengawas dari tingkat kelurahan/desa maupun kecamatan untuk terus bertugas mengawasi proses rekapitulasi berjenjang. Di sisi lain ia berharap panitia pemilihan kecamatan (PPK) diharapkan mampu bekerja dengan baik.
Sementara itu, Bagja menyoroti kinerja petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang kurang mendapatkan bimbingan teknis sebagai faktor banyaknya kesalahan konversi data hasil penghitungan suara pada formulir C.HASIL plano ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Kendati demikian, ia tetap mengingatkan bahwa hasil dalam Sirekap tidak akan digunakan sebagai penghitungan resmi.
"Yang dikawal itu rekapitulasi berjenjang, it yang perlu dikawal," tandasnya.
Baca juga : Bawaslu Kaji Aplikasi Sirekap KPU yang Banyak Masalah
(Z-9)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved