Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH organisasi kemasyarakatan agama Hindu tingkat nasional meminta agar semua pihak menghormati proses Pemilu 2024. Mereka mengimbau agar proses pemilu yang sudah berjalan bisa terus dikawal agar memberikan jaminan rasa aman kepada penyelenggara, pengawas, dan masyarakat sampai selesainya semua proses Pemilu 2024
Imbauan itu termaktub dalam pernyataan bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Pindandita Sangraha Nusantara (PSN), DPP Prajaniti Hindu Indonesia, PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), DPN Perhimpunan Hindu (Peradah) Indonesia, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI), Perkumpulan Dosen Hindu Indonesia (DHI), Perkumpulan Acarya Hindu Indonesia (Pandu Nusa), dan Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia (P3I).
Ketua Umum PHDI Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya mengapresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
Baca juga : Ribuan Warga Depok Belum Terima Undangan Pencoblosan Pemilu
"Kami mengingatkan dan mendorong komponen penyelenggara dan pengawas Pemilu Tahun 2024 untuk tetap menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Wisnu dalam pernyataan bersama yang diterima, Kamis (15/2).
Dalam pernyataan itu, mereka mengingatkan dan mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengawal Pemilu 2024 agar berjalan sesuai tahapan dan memberikan jaminan rasa aman kepada penyelenggara, pengawas, dan masyarakat sampai selesainya semua proses Pemilu 2024.
"Menyampaikan terima kasih kepada peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) yang telah mengikuti proses Pemilu Tahun 2024. Bagi peserta yang terpilih agar tetap rendah hati dan bagi peserta yang tidak terpilih agar dapat menerima dengan besar hati," lanjutnya.
Baca juga : Meutia Hatta Serukan Indonesia Bukan Negara Kekuasaan
Ormas Keagamaan Hindu Tingkat Nasional itu mengimbau agar semua pihak menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung dan mempercayakan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bila terjadi sengketa, peserta Pemilu 2024 hendaknya mempercayakan dan mengikuti semua proses melalui mekanisme yang ada sesuai peraturan perundang-undangan.
"Menghimbau agar semua pihak tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan," jelasnya. (Mal/Z-7)
Baca juga : Publik Sudah Sadar, Politisasi Bansos karena Cawe-Cawe Jokowi
KELOMPOK ekstremis Hindu dilaporkan berupaya menghalangi perayaan Natal di India. Para pakar dan pemantau hak asasi manusia memperingatkan lonjakan tajam serangan.
DIREKTORAT Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kementerian Agama (Kemenag) melakukan transformasi pelayanan publik.
Kemenag bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) tahun anggaran 2025 kepada 25.964 mahasiswa.
Remisi khusus (RK) narapidana dan pengurangan masa pidana pada Nyepi dan Idulfitri mampu menekan pengeluaran pemerintah untuk biaya makan warga binaan sampai Rp81 miliar lebih
Di wilayah Cirebon, umat Hindu menggelar upacara Melasti di pantai Kejawanan, Minggu (23/3).
UMAT Hindu di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan menggelar rangkaian hari suci Nyepi Tahun Saka 1947 atau bertepatan dengan 29 Maret 2025 Masehi di kawasan Candi Prambanan, Sleman.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved