Keberpihakan Presiden Jokowi Bisa Langgengkan Kecurangan

Ucapan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak dalam pilpres sangat mengkhawatirkan. Hal itu bisa membuat terjadinya pelanggengan kecurangan.

“Jokowi justru mengambil sikap politik yang bisa mendorong berbagai praktik kecurangan semakin terbuka dan bahkan mendapat legitimasi," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).

Gufron mengatakan keberpihakan Jokowi semakin terang-benderang dalam Pilpres 2024. Termasuk, menggunakan alat-alat negara untuk menguntungkan dirinya.

"Mulai dari bagi-bagi posisi menteri hingga keterlibatan para menteri dalam mendukung capres-cawapres," papar dia.

Selain itu, ada putusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres dan cawapres. Putusan itu menjadi karpet merah bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres.

"Keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk mempromosikan calon ini semakin terang. Pengerahan aparat pertahanan dan keamanan dalam kegiatan pemilu semakin terlihat," tuturnya.

Gufron mencontohkan adanya pemasangan baliho bagi pasangan calon yang didukung Jokowi. Sementara baliho pasangan calon lainnya dicabut.

"Puncaknya, pada 21 Januari 2024, di media sosial X, Kementerian Pertahanan mencuit dengan tagar #PrabowoGibran2024," tandasnya. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika