Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menduga munculnya isu 15 menteri bakal mundur dari Kabinet Indonesia Maju berkaitan besar dengan situasi politik terkini. Menurutnya, ketika sudah mendekati pemilu atau pilpres, hal-hal seperti itu lumrah terjadi.
"Namanya bulan politik, tahun politik, semua hal akan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik," ujar Jokowi usai menghadiri acara Hari Lahir (Harla) ke-78 Muslimat Nahdatul Ulama (NU), di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (20/1).
Kendati demikian, Kepala Negara juga enggan menyebut isu tersebut sebagai berita bohong. Presiden hanya mempertanyakan dari siapa kabar tersebut muncul.
"Kabarnya dari siapa? orang kita dari pagi sampai sore pagi siang malam kita rapt paripurna rapat internal rapat terbatas selalu gak pernah ada jedanya," tuturnya.
Baca juga: Hadiri Harlah Muslimat NU, Presiden: Ibu-ibu memang Lebih Militan
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/645446/hadir-harlah-ke-78-muslimat-nu-presiden-ibu-ibu-memang-lebih-militan
Ia hanya memastikan bahwa semua menterinya masih beraktivitas secara normal. Mereka selalu hadir dalam setiap rapat terbatas dan rapat internal.
"Setiap dua jam gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri tidak ada masalah," tuturnya.
Baca juga: Menteri Mundur Pukulan Serius bagi Jokowi dan Gibran-Prabowo
Sebelumnya, ada 15 menteri yang dilaporkan berpotensi mundur, beberapa di antaranya adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Kabar ini pertama kali diembuskan ekonom senior, Faisal Basri. Faisal menjabarkan, selain tiga orang itu, akan ada lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri di kabinetnya yang belum lama ini diganti.
PRESIDEN Prabowo Subianto belum mengumumkan dan melantik dua posisi menteri pascaperombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved