Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dinilai banyak menimbulkan dampak negatif. Terutama dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Sektor yang paling terkena dampak penurunan daya beli itu adalah pelaku UMKM. Bisa banyak UMKM kita yang bakal bangkrut," ujar Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. Arjuna dalam keterangan tertulis, Kamis (18/1).
Oleh karenanya, Arjuna menekankan subsidi BBM dan LPG masih dibutuhkan oleh pelaku UMKM, agar pelaku UMKM tetap menjalankan usahanya.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Salurkan BBM dan LPG Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah
"Jika subsidi dihapus, UMKM bisa terpukul, terjepit tidak bisa menjalankan usahanya dengan kompetitif," jelasnya.
Kebijakan yang digaungkan pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka akan menggerus daya beli masyarakat beli masyarakat. Sehingga, berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.
"Jadi jangan salah dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan malah rakyat miskin yang jadi korban. Ini tidak adil," tuturnya.
Baca juga : Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM, LPG, dan Listrik untuk Program Makan Gratis Jika Menang
Sebelumnya, pasangan capres Prabowo dan cawapres Gibran berencana menekan anggaran subsidi untuk merealisasikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini dilakukan di tengah besarnya nilai utang yang telah tembus Rp 8.000 triliun lebih.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan efisiensi harus dilakukan di tengah besarnya utang pemerintah. Utang tersebut dampak dari masa pandemi covid-19.
"Subsidi kita itu masih terlalu besar dan tidak tepat sasaran, ini adalah salah satu yang akan kita sisir ke depannya untuk mendapatkan efisiensi APBN ke depan," kata Eddy dikutip Kamis, 11 Januari.
Eddy memastikan, subsidi yang akan diefisiensikan ialah subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran dan cukup banyak memakan anggaran. Misalnya, subsidi BBM jenis Pertalite, serta tabung gas LPG 3 kg. (Medcom/Z-7)
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
PT Pertamina (Persero) memprediksi konsumsi BBM akan meningkat sebesar 7,6% pada arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/26.
PENGAMAT energi, Sofyano Zakaria meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap praktik penimbunan BBM yang terjadi di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra dan Aceh.
PERTAMINA Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara mulai memulihkan operasional puluhan SPBU yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumut.
SEJUMLAH pakar menilai langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji coba selama delapan bulan terhadap bahan bakar alternatif Bobibos sudah tepat.
DIREKTUR Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowaputra menegaskan campuran etanol 10% (E10) untuk bahan bakar minyak (BBM)mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap fosil
GURU Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB), Prof Wardana mengungkapkan bahwa riset penggunaan etanol sebagai campuran BBM sudah dimulai UB sejak tahun 1980-an.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved