Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
JUBIR TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menilai kehadiran capres Prabowo Subianto dalam acara Natal BUMN merupakan pelanggaran etik. Bahkan dia menyebut hal itu dilakukan secara berulang belakang ini.
"Pelanggaran demi pelanggaran yang saya lihat adalah pelanggaran yang sifatnya pelanggaran etika maupun moral yang dilakukan oleh beberapa kementerian akhir-akhir ini salah satunya kehadiran Pak Prabowo di acara Natal BUMN," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (16/1).
Menurutnya, sebagai menteri, kehadiran Prabowo memang tidak dipersoalkan. Akan tetapi saat ini Prabowo merupakan salah satu capres yang tentu bisa diartikan berbeda dan secara etik tidak pantas. Apalagi, dalam acara tersebut tidak semua menteri diundang.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud MD Resmi Bentuk Tim Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
Meski tidak melanggar aturan kampanye dari KPU, kehadiran Prabowo patut dipertanyakan. Netralitas pemerintah di Pilpres 2024 juga semakin diragukan.
"Kita mengetahui Pak Prabowo itu adalah capres semua orang tahu dan ini acara Kementerian BUMN misalnya kenapa tidak juga mengundang semua menteri yang lain, kenapa khusus Prabowo? Itu yang menjadi pertanyaannya," imbuhnya.
Chiko mengungkapkan bahwa pelanggaran etik dari paslon 02 sudah dilakukan berulang. Sebelumnya ada acara di Kemenko Ekonomi dan persoalan bansos dalam kunjungan Zulkifli Hasan.
"Dan ini bukan yang pertama kali, terjadi juga di acara Kemenko Ekonomi, acaranya Airlangga juga dilakukan, seperti juga apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang berkeliling ke daerah berbicara soal bansos segala macam dari Presiden dan lain-lain. Nah ini hal-hal yang kami lihat benar-benar mencerminkan ketidaknetralan, ketidakpantasan dari para pejabat negara akhir-akhir ini dalam menyikapi Pilpres 2024," tandasnya. (Van/Z-7)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved