Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
JUBIR TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menilai kehadiran capres Prabowo Subianto dalam acara Natal BUMN merupakan pelanggaran etik. Bahkan dia menyebut hal itu dilakukan secara berulang belakang ini.
"Pelanggaran demi pelanggaran yang saya lihat adalah pelanggaran yang sifatnya pelanggaran etika maupun moral yang dilakukan oleh beberapa kementerian akhir-akhir ini salah satunya kehadiran Pak Prabowo di acara Natal BUMN," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (16/1).
Menurutnya, sebagai menteri, kehadiran Prabowo memang tidak dipersoalkan. Akan tetapi saat ini Prabowo merupakan salah satu capres yang tentu bisa diartikan berbeda dan secara etik tidak pantas. Apalagi, dalam acara tersebut tidak semua menteri diundang.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud MD Resmi Bentuk Tim Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
Meski tidak melanggar aturan kampanye dari KPU, kehadiran Prabowo patut dipertanyakan. Netralitas pemerintah di Pilpres 2024 juga semakin diragukan.
"Kita mengetahui Pak Prabowo itu adalah capres semua orang tahu dan ini acara Kementerian BUMN misalnya kenapa tidak juga mengundang semua menteri yang lain, kenapa khusus Prabowo? Itu yang menjadi pertanyaannya," imbuhnya.
Chiko mengungkapkan bahwa pelanggaran etik dari paslon 02 sudah dilakukan berulang. Sebelumnya ada acara di Kemenko Ekonomi dan persoalan bansos dalam kunjungan Zulkifli Hasan.
"Dan ini bukan yang pertama kali, terjadi juga di acara Kemenko Ekonomi, acaranya Airlangga juga dilakukan, seperti juga apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang berkeliling ke daerah berbicara soal bansos segala macam dari Presiden dan lain-lain. Nah ini hal-hal yang kami lihat benar-benar mencerminkan ketidaknetralan, ketidakpantasan dari para pejabat negara akhir-akhir ini dalam menyikapi Pilpres 2024," tandasnya. (Van/Z-7)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved