Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PESAN Natal 2023 Peradi ialah suka cita dan kedamaian harus selalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada Pemilu 2024.
Demikian Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan seusai acara Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 DPN Peradi di Jakarta, Jumat (12/1) malam. “Kedamaian ini tidak hanya berakhir di tempat ini saja, tetapi hendaknya damai Natal itu selalu dibawa setiap hari, terutama juga ini mau pemilu biasanya banyak dinamika,” kata Otto.
Peradi mengingatkan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya advokat untuk menggunakan haknya sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku pada pesta demokrasi mendatang.
Baca juga: Sebanyak 63 Lembaga Survei Pemilu Daftar ke KPU
Adapun asas organisasi Peradi, lanjut Otto, adalah bebas dan mandiri atau independen. Konteks dalam pemilu, sikap organisasi adalah netral, yakni tidak menyatakan maupun memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dan calon legislatif (caleg).
Namun advokat sebagai individu dan warga negara mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya, yakni untuk memilih pasangan capres-cawapres dan caleg. “Saya menyerukan kepada teman-teman advokat silakan gunakan haknya sebagai warga negara. Mari berpolitik secukupnya, bersahabat selamanya.”
Otto menyampaikan, bebas dan mandiri atau independen terkait sikap politik dalam pemilu hanya berlaku untuk organisasi advokat Peradi. Sedangkan makna bebas dan mandiri bagi advokat secara individu atau warga negara, bukan berarti tidak bisa memilih atau dipilih.
Sesuai dengan pesan Natal 2023 Peradi, terang Otto, dalam berkontestasi pada pesta demokrasi lima tahunan ini tentu harus penuh suka cita dan kedamaian. Perbedaan pilihan dan pandangan adalah hal biasa dan setiap warga negara harus menghargai dan menjunjung.
Menurut dia, orang-orang yang mencintai demokrasi selalu mempertahankan kerukunan dan kesatuan sehingga tidak menghalalkan segala cara, misalnya menjelek-jelekan partai dan capres-cawapres tertentu karena ingin menang dan berkuasa. “Uji saja paslonmu dan masing-masing orang menguji paslonnya, memolesnya dengan baik supaya dipilih orang,” katanya.
Disinggung apa harapan Peradi kepada capres-cawapres yang terpilih dalam pemilu nanti, Otto mengatakan, bisa melanjutkan program yang baik dan memperbaiki yang kurang baik di seluruh bidang. “Di bidang hukum supaya ditingkatan penegakannya, supaya masyarakat adil dan makmur itu bisa kita peroleh. Itu yang paling utama,” ujarnya.
Kemudian, presiden dan wapres terpilih harus lebih mengakui, mendorong, dan mendukung eksistensi profesi dan organisasi advokat demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik karena bagaimanapun tidak mungkin peradilan bisa berjalan dengan baik kalau tanpa advokat.
“Pengadilan akan berhenti kalau advokatnya tidak ada. Masyarakat tidak akan mungkin mempunyai akses pada keadilan, access to justice kalau tidak ada advokat. Jadi pemerintah harus tetap juga memperhatikan peranan advokat dalam memastikan berjalannya hukum,” tandasnya. (RO/J-2)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved