Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
CAPRES nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anies dilaporkan terkait pertanyaannya saat debat capres mengenai kepemilikan lahan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seluas 340 ribu hektare dan anggaran Rp700 triliun untuk pembelian alutsista bekas.
"Ya bagus, pokoknya semuanya menggunakan laporan-laporan semua silahkan saja. Dilaporkan di debat bagus itu kan materi yang sudah biasa dan umum rakyat juga," kata asisten head coach Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Jazilul Fawaid di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).
Jazilul mengaku heran materi debat dilaporkan. Karena subtansi laporan dalam konteks pertanyaan antarkandidat capres.
Baca juga: Anies Dimaki Prabowo, Apakah Tertuju pada Jokowi Juga?
"Loh gimana coba pertanyaan dilaporkan ya kan tergantung yang jawab kalau yang jawab clear katakan saya tidak punya, itu bukan hak saya, itu begini begini kan clear. Kalau pertanyaan dilaporkan kita laporkan semua pertanyaan," ucap Jazilul.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan selama kandidat tidak melanggar ketentuan debat yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mestinya tak menjadi persoalan. Selain itu, menyoal pertanyaan yang muncul saat debat juga mestinya tak melulu dianggap menyerang pribadi.
"Itu soal etika saja kalau itu serangan pribadi, cuma kan ada yang menganggap pertanyaan itu serangan pribadi, padahal bukan," jelas Jazilul.
Baca juga: Mahfud: Data Alutsista Bukan Rahasia Negara
Sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan Anies ke Bawaslu RI. Hal ini terkait pertanyaannya saat debat mengenai kepemilikan lahan Prabowo Subianto seluas 340 ribu hektare dan anggaran Rp700 triliun untuk pembelian alutsista bekas.
"Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp700 Triliun dan terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah seluas 340 (ribu) hektare, maka hal tersebut adalah tidak benar," kata Perwakilan PHPB, Subadria Nuka, melalui keterangan tertulis. (Z-6)
WAKIL Ketua DPR RI Dasco mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara
Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit.
Kasus korupsi Pertamina mendapatkan perhatian dari publik sebesar 85,7% dari responden dan angka 72,8% keyakinan bahwa Presiden Prabowo bisa menuntaskan kasus ini.
PRESIDEN Prabowo Subianto lebih memilih absen dari KTT G7 dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia pekan depan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan prioritas pembangunan Giant Sea Wall dilakukan dari Jakarta hingga Semarang.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim sebesar 280%.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyebut negara yang tidak berinvestasi dalam industri pertahanan akan menjadi bangsa budak.
Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan.
Indonesia dan Prancis akan memperkuat kemitraan strategis di sektor pertahanan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, (28/5).
Presiden Prabowo menekankan untuk memperluas kerja sama dengan Pemerintah Prancis di bidang pertahanan terutama modernisasi alutsista.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah merancang rencana peningkatan jumlah peserta didik untuk memenuhi kebutuhan personel di berbagai satuan operasional.
Menhan diingatkan agar dalam pemberian bantuan hibah alpalhankam tidak mengandung perjanjian atau ketentuan yang bersifat mengikat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved