Bawaslu Sebut Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 Bermasalah

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) temukan masalah pendistribusian Logistik Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Herwyn Malonda menuturkan temuan masalah terdapat pada pendistribusian Logistik Pemilu Tahap I (13 September - 11 November 2023.

Bawaslu mencatat kotak suara rusak di 177 Kabupaten/Kota (34.5%). Bahkan, hasil pengawasan menemukan bilik suara rusak di 61 (11.9%) Kabupaten/Kota. Lalu, ada Tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 (24.1%) Kabupaten/Kota. Serta segel yang rusak di 30 (5.9%) Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, ada kesalahan tempat tujuan Distribusi Logistik Tahap I yang terjadi di 10 Kabupaten/Kota

Baca juga: Logistik Lengkap, Kota Mojokerto Siap Gelar Pemilu

Herwyn mengaku Bawaslu sulit memaksimalkan pengawasan pada tahapan Distribusi Logistik Tahap I karena KPU tidak memberikan akses pada akun Sistem Informasi Logistik (Silog).

“KPU juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik,” tegas Herwyn, Senin (8/1).

Baca juga: Pengiriman Logistik Pemilu Paling Lambat 15 Januari

Untuk Distribusi Logistik Tahap II (15 November 2023 - 14 Januari 2024), Bawaslu mencatat persebaran surat suara rusak di 127 (32.2%) Kabupaten/Kota. Tak berhenti sampai situ, masih ada 61 (15.9%) kabupaten/Kota yang surat suaranya belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

Tanpa tedeng aling-aling, Herwyn mengaku ada masalah pengawasan pada Distribusi Logistik Tahap II, seperti Bawaslu Provinsi Jambi yang dihalang-halangi dalam pengawasan langsung.

Kemudian, lanjut Herwyn, terdapat surat suara rusak di Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, pembongkaran logistik di gudang yang tidak resmi di Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara. Keempat, Penempatan surat suara bukan di gudang logistik tetapi di aula KPU Ogan Komering Ilir. Kelima, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mencatat surat suara yang dikategorikan cacat/rusak dengan total rusak sejumlah 1.090 surat suara, selain itu juga terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara.

Kemudian, Herwyn menyebut pengawasan logistik di luar negeri juga ditemukan masalah. Bawaslu menemukan surat suara yang tidak tepat jumlah yaitu tersebar di 29 PPLN.

Ketiga, kelebihan surat suara yang tersebar di 32 PPLN. Keempat, Kelebihan Surat Suara Untuk Tempat Pemungutan suara Luar Negeri (TPS LN) tersebar di 14 PPLN. Kelima, Kelebihan Surat Suara untuk Kotak Suara Keliling (KSK) tersebar di 3 PPLN. Keenam, Kelebihan Surat Suara untuk metode POS tersebar di 3 PPLN.

“Yang ketujuh, kekurangan surat suara yang tersebar di 20 PPLN. Kedelapan, surat suara rusak yang tersebar di 39 PPLN,” tegasnya.

Maka, Bawaslu memerintahkan seluruh jajaran pengawas pemilu melakukan pemutakhiran data logistik. Kemudian, pengawas pemilu harus memastikan jadwal distribusi logistik sampai masa pemungutan suara.

“Pengawas pemilu harus memastikan pengamanan logistik dan mencatat semua hasil pengawasan ke dalam Form A,” tandasnya. (Ykb/Z-7)