Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Jajak pendapat Media Survei Nasional (Median) mencatat perolehan elektabilitas pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) terus menanjak di luar Jawa. Posisi mereka unggul jauh dari pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Kenaikan elektabilitas Anies itu ada di luar Jawa," kata peneliti Median Ade Irfan Abdurahman dalam rilis survei virtual bertajuk Dinamika Elektoral Pileg dan Pilpres 2024, Senin (8/1).
Di luar Jawa, Anies-Muhaimin mengantongi angka 28,1%. Sedangkan Ganjar-Mahfud memperoleh keterpilihan 17,5%. Sementara, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di posisi teratas dengan elektabilitas 43,5%.
Di Jawa, urutan elektabilitas juga tidak berbeda. Prabowo-Gibran unggul dengan 42,8%. Anies-Muhaimin di angka 25,8% dan Ganjar-Mahfud hanya 21,9%.
Baca juga: Survei: Elektabilitas Anies-Muhaimin Ungguli Ganjar-Mahfud
Survei Median dilakukan terhadap 1.500 responden. Survei dilaksanakan pada 23 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024.
Pemilihan responden dilakukan dengan metode multi-stage random sampling. Margin of error dari survei ini lebih kurang 2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Setara Institute: Anggaran Belanja Alutsista bukan Rahasia Negara
Median juga membeberkan elektabilitas pasangan capres dan cawapres per wilayah. Berikut hasilnya:
Sumatra
Anies-Muhaimin: 30,4%
Prabowo-Gibran: 41,8%
Ganjar-Mahfud: 20,1%
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat
Anies-Muhaimin: 34,8%
Prabowo-Gibran: 42,6%
Ganjar-Mahfud: 10,5%
Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur
Anies-Muhaimin: 18%
Prabowo-Gibran: 43,1%
Ganjar-Mahfud: 31,7%
Kalimantan, Bali, NTB, NTT
Anies-Muhaimin: 25,8%
Prabowo-Gibran: 44,1%
Ganjar-Mahfud: 17,2%
Indonesia Timur
Anies-Muhaimin: 26,4%
Prabowo-Gibran: 46,2%
Ganjar-Mahfud: 12,7%
(Z-11)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved