Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
CALON Presiden nomor urut satu, Anies Rasyid Baswedan ingin Indonesia memiliki pertahanan yang mumpuni dari serangan siber.
Hal itu, Anies lontarkan atas keresahannya terkait dengan aksi peretasan yang akhir-akhir ini marak terjadi. Bahkan, serangan-serangan itu juga mengincar masyarakat.
Oleh karena itu, Anies telah mencatat sejumlah cara untuk memperkuat siber Indonesia untuk melindungi masyarakat.
Baca juga : Anies: Utang Jangan Dipakai untuk Beli Alutsista Bekas
Adapun cara pertama untuk membangun kekuatan siber di Indonesia ialah, dengan cara membangun suatu sistem sistem siber yang komprehensif.
Baca juga : Anies Sebut Pertahanan Sistim Siber Tidak Dijalankan Selama 5 Tahun Terakhir
"Perencanaan yang komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat," kata Anies.
"Kedua, pengadaan teknologi terbaru. Tapi kuncinya adalah bukan pada teknologinya, kuncinya adalah pada pelibatan secara semesta," imbuhnya.
Selanjutnya, Anies juga menilai pentingnya respon balik jika terjadi suatu serangan. Karena, hal itu diperlukan untuk kembali menata ulang sistem saat serangan siber terjadi.
"Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recovery, kecepatan untuk kembali ke dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan itu," sebutnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat calon presiden (capres) kedua atau sesi debat ketiga yang akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (7/1).
Adapun tema debat kali ini adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. (Z-8).
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved