Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menegaskan bakal mempermudah semua pengurusan izin jika terpilih. Dia sudah membuktikan pernyataan itu saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Zaman dulu di Jakarta juga gitu. Banyak sekali yang nakut-nakutin, nanti kalau anies jadi gubernur, IMB rumah ibadah susah. Yang terjadi sebaliknya. Justru semuanya berhak mendapatkan IMB," kata Anies dalam acara Re Solusi Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/1).
Anies menegaskan dirinya bekerja dengan menganut prinsip kesetaraan. Selain itu, semua izin bakal dipermudah jika menyangkut kepentingan publik.
Baca juga : Markas Pemenangan Anies-Cak Imin Dipadati Penonton Konser Kawal Perubahan Road to Kampanye Akbar di JIS
"Apa prinsipnya? Nomor satu kesetaraan, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga data informasi common sense, yang keempat aturan, undang-undang, regulasi, konvensi. Jadi ada keputusan itu," ujar Anies.
Namun, dia mengingatkan semua pembangunan berizin harus mematuhi peraturan yang berlaku. Kebijakan itu paten dan tidak boleh dilanggar.
"Semua kegiatan yang memang punya aturannya silakan dijlankan. Semuankegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, jangan dilarang. Negara memberikan ruang untuk seluruh kegiatan itu bisa dilakukan selama dia ikut dengan aturan yang ada di republik Indonesia," ucap Anies.
Baca juga : Anies Baswedan Sebut Ramadan Menjadi Momentum Meningkatkan Kualitas Keislaman
Perizinan soal penyampaian pendapat juga dipastikan tidak akan dipersulit. Sebab, kata Anies, menyampaikan aspirasi merupakan hak semua masyarakat.
"Negara bukan melarang berdasarkan protes, negara melarang bila melanggar peraturan. Kebebasan dibolehkan, itu prinsip demokrasi. Bahwa kita ikut aturannya dan kita memberikan ruang untuk yang mendukung maupun yang menentang," ujar Anies.
Izin juga dipastikan bakal diberikan untuk acara konser dan kesenian. Buktinya, kata Anies, grup band Nidji sering manggung saat dirinya menjabat gubernur.
"Kami malah berharap, di Jakaeta itu bikin Jakarta International Stadium dipakai Nidji konser di situ, Dewa konser di situ. Jakarta penuh dengan konser kemarin, kenapa jadi khawatir besok enggak ada konser?" tutur Anies. (MGN/Z-5)
Daftar 7 kepala daerah di Indonesia yang kasus korupsinya menyeret anggota keluarga. Lengkap dengan tahun, relasi keluarga, dan ringkasan kasus.
REI mengungkapkan bahwa 306 proyek properti yang memiliki total nilai investasi mencapai Rp34,5 triliun kini terhenti akibat persoalan perizinan lintas kementerian.
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.
Fiktif positif diberlakukan sebagai terobosan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan perizinan.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved