Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Presiden Joko Widodo menampik adanya kemunduran demokrasi. Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai respons Debat Pilpres perdana, 12 Desember lalu. Saat itu, salah satu pasangan calon menyebut adanya kemunduran demokrasi pada masa pemerintahan Jokowi.
“Kami kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga saya biasa-biasa saja,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan pemerintahannya tidak pernah melarang demonstrasi, “Di Patung Kuda (Jakarta), di depan Istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah,” kata Jokowi.
Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Kebebasan Berpendapat Salah Besar
Direktur Public Virtue Research Institute, Yansen Dinata pertanyaan Jokowi tersebut mengandung bias.
Kemunduran demokrasi tidak hanya diukur dari fenomena presiden dan istanasentris. Kemunduran demokrasi juga bisa dilihat dari banyaknya kebijakan yang merugikan masyarakat. Itulah yang menurutnya terjadi selama lima tahun periode kedua pemerintahan Jokowi, seperti pelemahan KPK, pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya.
Baca juga: Indonesia Menuju Negara Otoritarianisme
“Kemunduran demokrasi bukan semata soal dipenjara atau tidaknya demonstran atau penghina presiden, tetapi kemunduran demokrasi juga mencakup hal-hal yang lebih substansial terutama menyangkut integritas institusi negara, ketidak-berpihakan lembaga hukum, kebebasan digital dan netralitas keluarga presiden,” kata Yansen, Minggu (17/12).
Sementara itu, Program Manager Public Virtue Research Institute, Stanislaus Axel Paskalis, melihat bahwa Presiden harus memaknai kemunduran demokrasi dari sudut pandang kedaerahan, digital, dan kebijakan.
“Tidak menutup kemungkinan, keputusan pusat menyebabkan terjadinya brutalitas aparat di daerah tempat penolakan proyek nasional. Dengan kata lain, ada efek domino. Dan efek domino menciptakan ilusi tanggung jawab. Yang di bawah merasa hanya menjalankan perintah, sedangkan yang di atas merasa tidak punya kontrol lapangan,” tegas Axel.
Jika kemunduran demokrasi hanya diukur dari pusat, kata Axel. maka negara beresiko membuka peluang terjadinya kemunduran demokrasi yang dilakukan oleh aktor tengah dan aktor pinggiran yang menjadi perpanjangaan kekuasaan.
Padahal, riwayat pelanggaran demokrasi di Indonesia hampir sebagian besar dilakukan oleh aktor tingkat atas, tetapi lewat perpanjangan-perpanjangan bayangan yang sulit diidentifikasi batang hidungnya. (Z-11)
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
DALAM waktu kurang dari 54 hari, nasib Wakil Presiden Kamala Harris dan Donald Trump ditentukan saat rakyat Amerika memberikan suara mereka pada pemilu 2024.
DEBAT sengit antara Wakil Presiden AS Kamala Harris dan mantan presiden Donald Trump pada Selasa (10/9) malam membahas isu ekonomi, imigrasi, aborsi, demokrasi, dan perubahan iklim.
MODERATOR debat presiden, Selasa (10/9), mengizinkan Wakil Presiden Amerika Seikat (AS) Kamala Harris mengulang klaim palsu tentang pemerkosaan pada 7 Oktober.
Kedua kandidat capres ini belum pernah bertemu sebelumnya dan perdebatan diduga akan berlangsung dengan gaya yang kontras.
Anies akan mendapatkan elektoral dari debat. Ini akan mempengaruhi mereka semakin mantap untuk menentukan pilihannya ke pasangan Anies-Muhaimin
Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) mengaku bergembira jika Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud setuju dengan perubahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved