Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni menilai Presiden Joko Widodo sejauh ini masih bersikap netral, meskipun dalam aturan diperbolehkan kampanye.
Baca juga: Survei : Publik Nilai Penyelenggara Pemilu hingga Presiden Punya Potensi Lakukan Kecurangan
Menurutnya, Jokowi belum menyampaikan kepada publik dirinya mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Belum ada eksplisit beliau mendukung 02, kan belum ada. Secara eksplisit, beliau mendukung partai anu, kan belum (ada) kan," kata Raja Juli lewat keterangan yang diterima.
Baca juga: Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Pemasangan APK di Jalan Raya yang Sebabkan Kecelakaan
Dia menekankan, presiden dan menteri memiliki hak yang sama untuk berkampanye dan memberikan dukungannya kepada salah satu capres-cawapres maupun partai politik tertentu selama tak menggunakan fasilitas negara.
Raja Juli sendiri belum mengetahui apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk berkampanye atau tidak. Dia mengatakan, masyarakat dapat melihatnya dalam dua minggu ke depan, sebelum masa kampanye berakhir.
“Monggo kita tunggu 2 minggu ini (sebelum masa kampanye selesai), apakah Pak Jokowi mempergunakan hak dia sebagai (warga) negara selama batasnya sederhana saja, tidak menggunakan fasilitas negara dan uang negara," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi tiba-tiba mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu
"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!," ujarnya. (RO/P-3)
Maman berharap ke depan lebih banyak infrastruktur publik di seluruh Indonesia dapat dioptimalkan untuk UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda.
Aksi perusakan fasilitas publik oleh kelompok anarkis beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, menegaskan bahwa penamaan baru Halte Jaga Jakarta harus dipahami sebagai pengingat bersama bagi warga untuk merawat fasilitas umum
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan setelah menghitung secara keseluruhan, total kerugian Jakarta akibat kerusakan infrastruktur pascademo mencapai Rp80 miliar.
kerusakan yang terjadi pada museum maupun bangunan cagar budaya, seperti Museum Bagawanta Bari di Kediri, Gedung Grahadi di Surabaya, serta Bangunan Cagar Budaya di Bandung sangat disayangkan
Aksi demo yang terjadi pada 29 Agustus 2025 di berbagai kota di Indonesia menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas publik, transportasi, serta pusat pemerintahan dan komersial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved