Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENDIRI Pusat Studi untuk Demokrasi, Kiki Rizki Yoctavian mengkritik hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan bahwa kenaikan elektabilitas pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meningkat hingga 45,6%.
Baca juga: Timnas AMIN Bersyukur Elektabilitas Anies-Muhaimin Meroket
Menurut dia, jika dihitung dan dibandingkan sejak 22 Oktober hingga 10 Desember atau 48 hari, maka survei LSI untuk Prabowo naik hingga mencapai 9,7%. Jika angka tersebut dikonversi dengan jumlah suara dengan basis DPT 204 juta maka itu senilai dengan 19,8 juta suara. Jadi suara Prabowo bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari.
“Jika survei LSI itu dianggap suatu kebenaran maka pertanyaannya adalah bagaimana Prabowo bisa mendapatkan tambahan 416 ribu suara setiap hari? Isu apa yang mampu membuat dalam 48 hari ada 19,8 juta suara pindah ke Prabowo,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (11/12).
Baca juga: Anies tak Pernah Berpikir untuk Menang Satu Putaran
Dia mencoba membandingkan raihan pasangan Prabowo-Gibran dengan pasangan lainnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Kesalahan besar apa yang dilakukan Ganjar? Siapa yang dihina atau dinistakan Ganjar sehingga ada kemuakan luar biasa yang membuat 19,8 juta suara pindah ke Prabowo?. Sebaliknya kebaikan semulia apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran atau Jokowi sekalipun sehingga dalam 48 hari tiap hari rata rata 416 ribu suara pindah ke Prabowo?” tandasnnya.
Baca juga: Jelang Debat Capres Pertama, Gerindra: Tak Ada Persiapan Khusus dari Prabowo
Sepengetahuan Kiki, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Ganjar-Mahfud maupun Anies-Muhaimin sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran 19,8 juta suara dalam 48 hari.
Sebaliknya, selama 1 bulan ini justru ada banyak sentimen negatif yang menerpa Prabowo-Gibran seperti Mahkamah Keluarga, politik dinasti, perubahan aturan wali kota, perubahan aturan debat hingga baliho.
“Apakah istilah gemoy dan perubahan unsur kimia dalam asam folat hingga bisa menjadi asam sulfat punya kemampuan meyakinkan 19,8 juta orang untuk pindah dalam 48 hari? Kalau tidak ada kejadian dan isu yang luar biasa terjadi untuk pergeseran suara yang signifikan itu maka alasan memungkinkan adalah error sampling dalam metode survei. Kalaupun itu terjadi maka sangat layak seluruh lembaga survei untuk mengevaluasi metode2 surveinya untuk hasil yang lebih kredibel,” pungkasnya. (P-3)
Ibas-Puspa unggul telak sebesar 45,1% di atas margin of Error dengan petahana Budiman-Akbar yang hanya sebesar 38,3%, dan Pasangan penantang lainnya Isrullah-Usman sebesar 9,1%.
Elektabilitas pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen mengungguli Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.
Pasangan calon nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya dengan elektabilitas 58,0% masih mengungguli pasangan nomor urut 1, Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dengan 32,8%.
Elektabilitas pasangan calon (paslon) nomor urut 2, AlHaris-Abdullah Sani dengan 57,2%, masih unggul jauh dibandingkan pasangan nomor urut 1, Romi Hariyanto-Sudirman, yang hanya 26,7%.
Elektabilitas calon bupati (cabup) Bandung nomor urut 1, Sahrul Gunawan masih unggul dibandingkan rivalnya cabup Bandung nomor urut 2, Dadang Supriatna.
Jokowi merupakan tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Ia berharap, pendukung Jokowi pun ikit turut serta mendukung Rido.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved