Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mengungkapkan hasil pleno rapat konsolidasi. Mereka merumuskan aneka sektor yang akan disodorkan sebagai bahan pertimbangan Anies dan Gus Imin dalam berkampanye.
“Ada delapan poin yang saya catat, kita namakan Amanat Perubahan untuk Rakyat,“ kata Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zoelva di Bimasena, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (29/11).
Hamdan mengatakan poin pertama, yakni kemandirian pangan dan energi. Hal itu dinilai penting lantaran upaya pemenuhan pasokan pangan masih bermasalah.
Baca juga : JIS Membludak, Timnas AMIN Terharu dan Optimis Menang 1 Putaran
“Dengan pembukaan lahan secara eksploitatif, lingkungan rusak, petani rugi,” ujar dia.
Hamdan menyebut Amin bakal menahan alih fungsi lahan supaya tidak hilang menjadi industri dan perumahan. Kemudian memperbaiki tata kelola dari hasil panen.
Hamdan menuturkan poin berikutnya ialah akses pendidikan dan beasiswa termasuk bagi penyandang disabilitas. Lalu membuka 15 juta lapangan kerja baru.
Baca juga : Peserta Kampanye Akbar AMIN Membeludak, Jalan RE Martadinata Macet Total
“Berikutnya adalah pemerataan pembangunan antara kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa,” jelas dia.
Poin lainnya ialah meningkatkan kualitas pembangunan agar tidak boros dan sewenang-wenang. Amin bakal memastikan pembangunan yang berkelanjutan, ruang hidup terjamin, dan berorientasi pada keadilan.
“Tidak hanya orientasi bagi investor tapi juga kesempatan usaha bagi semua kelompok,” papar dia.
Selain itu, AMIN ingin memperkuat jaring pengaman sosial, menegaskan komitmen antikorupsi, dan komitmen antimafia. Terakhir, membangun sistem integritas nasional guna meminimalkan dampak ego sektoral di birokrasi.
“Selama ini ada zona integritas, kami ingin perkuat jadi sistem integritas nasional. Semua ini akan disampaikan menjadi bahan pertimbangan,” ucap Hamdan. (Medcom/Z-7)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved