Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MEMASUKI hari pertama dimulainya masa kampanye Pemilu 2024, ruang digital diperkirakan bakal gegap gempita dengan informasi seputar kepemiluan, termasuk berita bohong atau hoaks. Sebelum kampanye dimulai saja, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah menemukan 96 hoaks yang beredar di 355 konten sejak 17 Juli sampai 26 November 2023.
Kendati demikian, Kominfo tidak bakal melakukan take down atau menurunkan seluruh konten hoaks seputar pemilu.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menekankan bahwa ruang digital merupakan sarana baru untuk menumbuhkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pihaknya hanya memberikan stampel 'hoaks' pada konten-konten tersebut.
Baca juga : Bawaslu Peringatkan Menteri yang Berpihak, Diminta Segera Cuti
"Karena itu juga kita tetap membiarkan, memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi masyarakat untuk bersuara, untuk menyampaikan aspirasi, karena pemilu ini kan 5 tahun sekali," ujar Budi di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (28/11).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, pihaknya menganalisa seluruh informasi yang tergolong sebagai hoaks.
Tindakan Kominfo untuk men-take down baru dilakukan jika hoaks yang beredar berpotensi membuat kerusuhan.
Baca juga : Bawaslu Nyatakan Gus Miftah Tidak Langgar UU Pemilu
"Potensi ini maksudnya ada analisanya, sudah ada gerakannya. Begitu hoaks yang mengadu domba, kami tidak ada keraguan untuk menindaknya, kita take down," jelas Semuel.
Lebih lanjut, ia mengatakan Kominfo membuat terobosan baru dengan menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri lewat peluncuran help desk serta buku saku terkait pengawasan dan penanganan konten Pemilu 2024. Pada pemilu kali ini, Bawaslu daerah diberdayakan untuk merekomendasikan konten yang dinilai meresahkan di berbagai platform ke Bawaslu pusat.
Konten-konten tersebut antara lain terkait fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, SARA, terorisme, radikalisme, pelanggaran keamanan informasi, yang melanggar nilai sosial budaya, dan pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga : Bawaslu Copot Paksa Baliho Besar Ganjar-Mahfud di Boyolali
Nantinya, Kominfo bakal menindaklanjuti temuan Bawaslu itu lewat porses analisa. Dalam hal ini, Kominfo tidak dapat langsung melakukan pemblokiran. Sebab, jika konten tersebut diunggah pada media massa, penanganannya harus melibatkan Dewan Pers. Adapun Polri bakal melaksanakan proses penegakan hukum terhadap konten yang diduga melanggar pidana umum.
Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Sutoni mengatakan pihaknya siap mendukung dan memonitoring konten-konten yang beredar selama pelaksanaan kampanye Pemilu 2024. Sementara itu, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan sinergitas yang dijalin pihaknya dengan Kominfo dan Polri adalah untuk memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar terkait kepemiluan.
"Ketika ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berpotensi memecah-belah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tiga lembaga ini punya komitmen yang sama untuk dapat mengatasinya," tandas Lolly. (Z-4)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Akan berlaku adilkah Polri dalam memberangus judol? Juga, mampu dan maukah mereka membekuk bandar-bandar besar? Atau, akankah gebrakan kali ini lagi-lagi bak hangat-hangat tahi ayam?
Pemblokiran ke-27 situs itu guna kebutuhan penyelidikan unut 2 Sat Reskrim Polresta Bogor Kota, yang sedang menangani perkara judol.
MENKOMINFO Budi Arie Setiadi mengajak penyelenggara platform digital dan media sosial di Indonesia bekerja sama menjaga ruang digital selama masa kampanye Pilkada Serentak 2024,
KAPOLRES Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan akan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kominfo tangani kasus yang menyeret selebgram Oklin Fia.
BUKAN cuma serangan fajar yang dikhawatirkan menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024, tapi juga para penipu yang mengirimkan file APK dengan nama 'Undangan Pemilu DPT'.
Hingga Selasa (21/5), sudah terdapat 1,9 juta konten judi online yang ditangani Kominfo. Ini diutarakan Menteri Komunikasi & Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi usai rapat internal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved