KPAI Dapat Aduan Kampanye dengan Bagi-bagi Voucher Game Online ke Remaja

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan pengaduan adanya pembagian voucher game online atau gim daring untuk anak remaja sebagai kegiatan politik atau kampanye.

"KPAI memang mendapat pengaduan atau informasi katakanlah dari mitra kami, bahwa ada pembagian atau tawaran voucher gim daring untuk anak-anak remaja, untuk kegiatan politik. Saat ini memang KPAI belum mendalami pengaduan ini, kami sedang mengumpulkan pengaduan-pengaduan sejenis terkait dengan masa sosialisasi karena kampanye kan blm dimulai ya, baru besok," jelas Komisioner KPAI Sylvana Maria di Kantor KPAI, Senin (2/110).

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menyebarkan informasi dan menjelaskan kepada publik jika sudah temukan informasi serupa dirasa sudah cukup, kami pasti akan menginformasikannya kepada publik.

Baca juga: Bawaslu: Masa Tenang adalah Masa Paling Tidak Tenang

Kampanye negatif sering dilakukan melalui media digital dan KPAI masih belum mengetahui terkait pelaku dan asalnya, namun kasus ini sudah disampaikan temuan pada Bawaslu. Diharapkan Bawaslu maupun penegak hukum yang memiliki cukup pengetahuan kejahatan berbasis media digital ini agar bisa menemukan siapa atau apa dibalik kampanye negatif itu melalui media digital.

"Tapi konsen KPAI adalah untuk pencegahan dan mengurangi damagenya atau daya rusak dari kampanye seperti ini dan itu KPAI menghimbau kepada seluruh tim pemenanganan untuk memperhatikan pelanggaran seperti ini," ungkapnya.

Baca juga: Ini Titik-titik yang Bakal Jadi Lokasi Kampanye Tiga Pasang Capres dan Cawapres

Dalam rangka penyusunan panduan pemilu agar lebih ramah anak KPAI berdiskusi intensif sebanyak 4 kali dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Komnas Disabilitas, mereka akan menjadi partner KPAI untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk anak anak penyandang disabilitas.

"Kami berharap tim pemenangan ketiga paslon membangun sistemnya sendiri untuk mencegah terjadinya hak eksploitasi anak selama kampanye, sesudah kampanye, sampai hasil pemilu," tandasnya.

Sekaligus juga memastikan pengarusutamaan hak anak dalam visi misi pasnagan calon.

(Z-9)