Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan gugus tugas pengawasan pemantauan untuk mengkaji iklan susu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Iklan tersebut diduga melibatkan anak-anak.
Gugus tugas ini terdiri atas beberapa lembaga yang meliputi Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers.
"Segera dibawa ke rapat pimpinan sekaligus kami diskusikan melalui gugus tugas," kata Lolly di Jakarta, Rabu (22/11).
Baca juga: Jubir TKN Sebut Gambar Anak di Iklan Susu Hasil AI
Sebelumnya, masyarakat dari Radar Demokrasi Indonesia melaporkan tim kampanye salah satu pasangan calon presiden/wakil presiden atas dugaan pelibatan anak di bawah umur dalam tayangan iklan kampanye tersebut.
"Saya melaporkan ada tindakan ataupun ada pelanggaran pemilu terhadap salah satu tim kampanye paslon," ujar Koordinator Nasional Radar Demokrasi Indonesia, Steve Josh Tarore di kawasan Kantor Bawaslu.
Dalam laporannya ke Bawaslu, Steve membawa tayangan video sebagai barang bukti.
Baca juga: Kandidasi Gibran Dinilai Menginjak-injak Rasa Keadilan
Selain dugaan pelibatan anak-anak, Steve juga menegaskan bahwa masa kampanye saat ini masih belum berlangsung. Oleh karena itu, sudah jelas pasangan calon Prabowo Gibran melakukan pelanggaran karena mencuri start.
"Walau tidak ada ajakan memilih yang eksplisit, cuplikan video itu memuat gambar dan foto peserta Pilpres 2024," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budisatrio Djiwandono, mengatakan gambar anak di iklan televisi berisikan program pasangan calon nomor urut 2 itu hasil kecerdasan buatan (AI).
"Tidak ada anak-anak yang dilibatkan dalam pembuatan video iklan tersebut. Ini murni kreasi artificial intelligence (AI) dari teks menjadi gambar yang dihasilkan AI," jelas Budisatrio. (Ant/Z-11)
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved